BOJONEGORO – RADARFAKTA.COM Pembangunan fasilitas sanitasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kembali memicu polemik. Kali ini, proyek konsolidasi pembangunan toilet di SDN Sumbertlaseh II dan SDN Ngumpakdalem IV menjadi buah bibir lantaran nilai kontraknya yang dianggap fantastis, yakni mencapai Rp299.000.000.
Berdasarkan data papan proyek, pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV STUDIO TL sebagai kontraktor pelaksana, dengan pengawasan teknis dari konsultan pengawas CV KARYA SENTOSA ENGINEERING.
Perbandingan dengan Rumah Subsidi
Nilai proyek yang mendekati angka 300 juta rupiah untuk dua titik toilet ini memancing reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (PIPRB) yang beralamat di Jalan Kapten Ramli Lorong 5 Ledok Wetan Bojonegoro, yang di Ketuai Manan.
Manan menilai anggaran tersebut tidak masuk akal orang waras, jika dibandingkan dengan standar bangunan hunian masyarakat.
“Uang sebesar Rp299 juta itu setara dengan harga dua unit rumah subsidi program pemerintah. Sangat tidak logis jika anggaran sebesar itu habis hanya untuk membangun dua unit toilet sekolah saja. Masyarakat perlu tahu spesifikasi mewah apa yang dipasang di sana,” ujar Manan ketua LSM PIPRB kepada awak media Sabtu 03/01/2026.
Peran Kontraktor dan Pengawas Dipertanyakan
LSM PIPRB juga menyoroti peran CV STUDIO TL selaku pelaksana dan CV KARYA SENTOSA ENGINEERING sebagai pengawas. Menurutnya, konsultan pengawas seharusnya mampu memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proyek tetap mengedepankan asas efisiensi keuangan negara, karena pada tahun 2025 kemarin, pemerintah pusat menginstruksikan efesiensi anggaran.
“Tapi kenapa ini malah menggelembungkan anggaran, kan aneh bin ajaib.Dan perencanaan semacam itu, kok juga lolos, sehingga kami menduga ada main mata dan kong kalikong. Mana mungkin, bisa lolos dari perencanaan, karena ini tidak masuk logika orang waras !!” Tegas Manan, yang bangga jadi aktivis tersebut.
“Kami mempertanyakan bagaimana hasil kajian teknisnya. Dengan anggaran hampir 150 juta per toilet, apakah kualitas bangunannya memang sebanding? Konsultan pengawas harus bertanggung jawab dan memastikan proyek ini tidak menjadi ajang pemborosan anggaran,” tegasnya.
Tuntutan Transpansi dan Audit
Atas temuan ini, LSM PIPRB akan berencana mengadukan proyek ini ke APH,.Beberapa langkah yang akan kami (LSM PIPRB) ambil antara lain:
Mendesak Audit Investigatif: Meminta Inspektorat Bojonegoro untuk memeriksa kelayakan harga (kewajaran harga) pada proyek tersebut.
Transparansi RAB: Meminta Dinas Pendidikan membuka Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar publik bisa melihat rincian harga satuan material yang digunakan.
Cek Lapangan: Melakukan investigasi mandiri untuk membandingkan volume pekerjaan di SDN Sumbertlaseh II dan SDN Ngumpakdalem IV dengan nilai kontrak yang ada.
Pejabat Dinas Pendidikan Enggan merespon
ketertutupan informasi terkait proyek ini semakin diperparah dengan bungkamnya pejabat berwenang. Saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai urgensi dan rincian spesifikasi teknis proyek “toilet sultan” tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Zamroni, memilih tidak memberikan komentar.
Meski telah dihubungi berkali-kali untuk memberikan hak jawab, Zamroni tetap diam dan tidak memberikan penjelasan apa pun terkait dasar penetapan anggaran yang fantastis tersebut. (Guh/Red)
