BOJONEGORO – RADARFAKTA.COM // Di balik selembar stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” yang tertempel di dinding-dinding rumah warga Bojonegoro, tersimpan narasi panjang tentang pergulatan batin. Bagi sebagian orang, stiker itu adalah penyambung hidup, namun bagi sebagian lainnya, ia adalah beban moral yang melukai harga diri.
Program pelabelan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini sejatinya bertujuan untuk transparansi. Namun, di lapangan, stiker ini menjadi “hakim sosial” yang memicu dilema antara kebutuhan akan uang bantuan dan menjaga martabat keluarga.
Dilema di Ambang Pintu
Bagi keluarga yang benar-benar tidak mampu, stiker tersebut diterima dengan pasrah. Namun, suasana menjadi berbeda ketika stiker tersebut menempel di rumah yang secara fisik tampak layak. Hal ini memicu kecemburuan sosial sekaligus ujian kejujuran.
“Ada rasa malu sebenarnya kalau tetangga lewat dan melihat tulisan ‘Keluarga Miskin’ itu. Tapi kalau dicopot, kami tidak dapat bantuan beras dan uang untuk sekolah anak. Akhirnya, harga diri kami kesampingkan demi dapur tetap mengepul,” ucap seorang ibu rumah tangga di wilayah Bojonegoro yang enggan disebutkan namanya.
Sanksi Sosial vs Kejujuran
pemerintah menggunakan stiker sebagai instrumen “Sanksi Sosial”. Harapannya, warga yang sudah mampu secara ekonomi akan merasa malu dan secara sukarela mengundurkan diri (graduasi mandiri). Namun, fenomena di lapangan menunjukkan hasil yang kontradiktif.
Munculnya rumah permanen bahkan pemilik mobil yang tetap membiarkan stiker itu menempel menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, nilai bantuan materiil masih dianggap lebih tinggi daripada penilaian sosial masyarakat.
Tanggapan LSM PIPRB Bojonegoro
lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perkumpulan independen peduli rakyat Bojonegoro (PIPRB) yang di ketuai oleh manan menilai bahwa label “Miskin” adalah pendekatan yang cukup ekstrem.
“Stiker ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membongkar siapa yang layak dan tidak. Di sisi lain, ia menciptakan stigma negatif. Kami sering menemukan warga yang benar-benar miskin merasa terhina dengan kata-kata di stiker tersebut, sementara yang mampu justru ‘bermuka tembok’ demi mendapatkan bantuan,” ujar manan Ketua LSM PIPRB.
Manan menekankan bahwa ketimbang sekadar menempel stiker, pemerintah seharusnya lebih memperkuat verifikasi faktual dan pemutakhiran data yang transparan.
Menimbang kembali kemanusiaan
Persoalan stiker bansos ini bukan sekadar masalah teknis pendistribusian uang, melainkan soal bagaimana negara memandang rakyatnya. Apakah kemiskinan harus dipamerkan untuk mendapatkan haknya? Atau apakah kejujuran sudah menjadi barang mewah yang kalah oleh desakan ekonomi?
Kini, pilihan ada di tangan masyarakat. Tetap membiarkan stiker itu menempel dengan segala konsekuensi sosialnya, atau memilih menjaga harga diri dengan memberikan ruang bagi mereka yang jauh lebih membutuhkan. (Guh/Red)
