BOJONEGORO – Radarfakta com // Sikap diam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro terkait permohonan informasi publik menuai kritik tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PIPRB menyayangkan belum adanya penjelasan resmi terkait data penerima manfaat, padahal surat permohonan telah diterima dinas selama 10 hari kalender.
Ketua LSM PIPRB, Manan, menegaskan bahwa data yang diminta merupakan bagian dari program yang seharusnya sudah tuntas dilaksanakan pada tahun 2025. Menurutnya, tidak ada alasan bagi dinas untuk mengulur waktu karena data tersebut bersifat administratif dan rutin.
“Sebenarnya yang kami tanyakan itu seharusnya sudah dilaksanakan tahun 2025. Tentunya laporannya tinggal mengkopi saja, dan permohonan kami itu tidak mengada-ada, hal biasa saja,” ungkap Manan Senin 16/02/2026.
Manan mengingatkan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kami tidak akan mempertanyakan kalau yang dipergunakan bondo dunyo-nya (harta pribadi) Ini kan uang negara. Badan publik wajib terbuka dengan masyarakat. Ini sudah sepuluh hari kalender setelah surat diterima, waktu yang menurut kami lelet!” tegasnya lagi.
Menanggapi keluhan tersebut, pihak DKPP Kabupaten Bojonegoro memberikan penjelasan singkat. Melalui Sekretaris Dinas (Sekdin) DKPP, Zainal Fanani, pihak dinas menyatakan bahwa saat ini proses koordinasi tengah dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut.
“Pak Sekdin yang berkoordinasi mencukupi, ditunggu dulu,” ujar Zainal Fanani saat dikonfirmasi pada Senin (16/02/2026).
Meskipun sudah ada arahan untuk menunggu, LSM PIPRB berharap ada kepastian waktu yang jelas.
Keterbukaan informasi dinilai sebagai kunci utama untuk menghindari prasangka negatif masyarakat terhadap pengelolaan program-program pertanian di Bojonegoro. (Guh/Red)
