BOJONEGORO – Radarfakta.com // Dugaan pengerjaan asal-asalan mencuat pada proyek infrastruktur yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.
Proyek bernilai fantastis Rp1,1 miliar lebih tersebut ditemukan dalam kondisi rusak di beberapa titik, meski baru saja diselesaikan pada Desember 2025 lalu.
Berdasarkan hasil investigasi awak media di lokasi pada Senin (09/03/2026), ditemukan retakan yang cukup lebar membelah struktur bangunan. Kerusakan ini tersebar di beberapa titik vital, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian kualitas material atau kegagalan konstruksi.
Tak hanya soal fisik, transparansi proyek ini juga dipertanyakan. Papan informasi proyek yang terpasang di lokasi ditemukan tidak mencantumkan spesifikasi teknis yang jelas. Volume panjang, lebar, serta durasi masa pengerjaan tidak tertera, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana negara tersebut.
Upaya klarifikasi telah dilakukan kepada pihak Pemerintah Desa Sidomukti. Namun, Mujiono, selaku Tim Pelaksana (Timlak) Desa Sidomukti, belum memberikan keterangan resmi. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Senin siang, yang bersangkutan tidak merespons meskipun pesan tersebut terpantau masuk.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang meminta pertanggungjawaban atas anggaran miliaran rupiah.
Inspektorat Bojonegoro: Diminta segera turun ke lapangan untuk melakukan audit fisik dan administrasi guna menghitung potensi kerugian negara.
Aparat Penegak Hukum (APH): Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan segera melakukan penyelidikan atas dugaan praktik tindak pidana korupsi atau kelalaian dalam pengerjaan proyek BKKD ini.
“Papan informasi yang tidak transparan dan fisik yang sudah rusak dalam hitungan bulan adalah indikator kuat adanya masalah. Kami mendesak Inspektorat dan APH untuk tidak menutup mata,” ungkap salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Sidomukti masih menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan kualitas pembangunan di desa mereka benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan.
penulis : Teguh H (awpi)
Editor: Redaksi
