BOJONEGORO – Radarfakta.com // Pelaksanaan proyek pengadaan jamban (jambanisasi) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran cukup besar ini dinilai tidak transparan dan pengerjaannya terkesan asal-asalan, hingga memicu dugaan adanya praktik “proyek siluman”.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber di lapangan, terdapat sedikitnya 40 unit bangunan WC yang kondisinya masih memprihatinkan atau “amburadul”. Meski anggaran per unit ditaksir mencapai Rp13 juta, fakta di lokasi menunjukkan hasil yang jauh dari harapan.
Beberapa poin krusial yang ditemukan oleh awak media dan narasumber antara lain:
Fisik Bangunan: Rata-rata bangunan belum memiliki pintu dan lantai yang layak.
Material Minim: Deker (bus beton) dilaporkan baru dikirimkan pada Selasa (10/03/2026), dengan jumlah rata-rata hanya 2 deker per unit.
Transparansi Anggaran: Tidak adanya papan proyek yang menjelaskan sumber dana dan pelaksana kegiatan secara detail.
Salah satu sumber warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya.
“Proyek ini terkesan misterius. Anggarannya besar, tapi hasilnya belum tampak. Kami tidak tahu siapa yang mengerjakan karena Pak Kades tidak mau terbuka,” cetusnya.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (09/03/2026) terkait asal anggaran proyek tersebut apakah dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kepala Desa Sidomulyo terkesan memberikan jawaban singkat dan mengambang. Ia hanya menyatakan bahwa proyek tersebut berasal dari “Bojonegoro” tanpa merinci instansi atau pos anggaran yang dimaksud.
Sikap tertutup orang nomor satu di Desa Sidomulyo ini semakin memperkuat spekulasi adanya ketidakberesan dalam koordinasi dan pelaksanaan proyek di tingkat desa.
Menanggapi karut-marut proyek tersebut, Manan, Ketua LSM PIPRB (Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro) yang beralamat di jl kapten Ramli lorong V Ledok wetan kecamatan Bojonegoro, menyatakan sikap tegas. Ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Bojonegoro untuk segera turun ke lokasi melakukan audit fisik dan administrasi.
“Kami dari LSM PIPRB akan terus memantau. Jika dalam investigasi lebih lanjut ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan atau korupsi, kami tidak segan-segan untuk melaporkan temuan ini secara resmi ke APH agar diproses secara hukum,” tegas Manan.
Hingga berita ini diunggah, masyarakat Desa Sidomulyo berharap adanya kejelasan terkait kelanjutan proyek tersebut agar fasilitas sanitasi yang dijanjikan bisa segera berfungsi dan tepat sasaran.
Penulis: Teguh H (awpi)
Editor: Redaksi
