BOJONEGORO _Radarfakta.com // Selasa 17/03/2026. Proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sejatinya adalah instrumen pembangunan yang luar biasa jika dikelola dengan transparansi penuh. Namun, belakangan ini muncul sebuah ironi yang menggelitik nalar publik: Mengapa ada aroma intimidasi saat masyarakat atau pihak independen ingin melakukan uji mandiri terhadap kualitas proyek tersebut?
Jika sebuah bangunan fisik baik itu jalan, jembatan, atau gedung dikerjakan sesuai spesifikasi, seharusnya pihak pelaksana menyambut pengawasan dengan tangan terbuka. Namun, ketika upaya “check and re-check” justru dihadapi dengan sikap defensif atau bahkan ancaman, di sanalah tanda tanya besar muncul.
Penting untuk kita ingat kembali dari mana asal dana BKKD. Ini bukan uang “hibah” pribadi dari pejabat, melainkan uang rakyat yang dikembalikan ke desa dalam bentuk pembangunan.
Uang Rakyat, Kontrol Rakyat: Secara filosofis, rakyat adalah pemilik modal. Maka, menolak uji mandiri sama saja dengan melarang pemilik rumah memeriksa kualitas renovasi yang ia bayar sendiri.
Melawan Intimidasi dengan Transparansi: Intimidasi adalah senjata bagi mereka yang merasa “gerah” dengan kebenaran. Pengawasan independen justru berfungsi untuk melindungi aset negara agar tidak cepat rusak dan menjadi pemborosan di masa depan.
Ada beberapa alasan teknis dan non-teknis mengapa akses untuk menguji kualitas proyek seringkali dibatasi:
Ketakutan akan Temuan Spesifikasi yang Kurang: Kekhawatiran bahwa ketebalan aspal atau kualitas beton tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sistem yang Tertutup: Budaya birokrasi yang masih menganggap pengawasan masyarakat sebagai “gangguan” alih-alih sebagai mitra dalam pembangunan.
Kekhawatiran Audit Hukum: Temuan dari uji mandiri bisa menjadi bukti permulaan bagi aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kerugian negara.
Kita tidak boleh tunduk pada rasa takut. Mengawal uang rakyat adalah bentuk patriotisme modern. Jika proyek BKKD dikerjakan dengan jujur, maka uji laboratorium atau tes fisik secara mandiri seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas, bukan sesuatu yang harus dimusuhi.
Jangan biarkan intimidasi membungkam hak kita untuk bertanya. Sebuah transparansi yang tulus tidak akan pernah merasa terancam oleh penggaris dan alat uji. (Red)
