BOJONEGORO _ Radarfakta.com // Dunia pers idealnya adalah kompas kebenaran. Namun, belakangan ini kita menyaksikan sebuah fenomena memprihatinkan di mana produk jurnalistik tidak lagi dirakit dari fakta lapangan, melainkan dari sisa-sisa “sakit hati” dan narasi liar yang dipaksakan.
Kasus terbaru yang mencuat adalah upaya penggiringan opini negatif terhadap kelompok kontrol sosial yang tengah melakukan pengawasan teknis spesifiknya, pengetesan kekuatan beton pada sebuah proyek publik.
Pemberitaan yang muncul di permukaan terasa begitu ganjil. Alih-alih membahas apakah kualitas beton tersebut memenuhi spesifikasi teknis atau tidak, oknum media justru sibuk membangun “dongeng” tanpa narasumber yang jelas.
Muncul dugaan kuat bahwa narasi ini sengaja dihembuskan sebagai bentuk serangan balik. Mengapa? Karena ada indikasi sang jurnalis merasa gagal melakukan intimidasi terhadap tim kontrol sosial tersebut.
Informasi yang dihimpun di lapangan menunjukkan adanya upaya-upaya “negosiasi di bawah meja” atau tekanan yang coba dilakukan oleh oknum jurnalis terhadap tim penguji beton. Ketika gertakan tersebut tidak mempan karena kontrol sosial tersebut tegak lurus pada prosedur teknis sang pemegang pena tampaknya kehilangan akal sehat.
Pena yang seharusnya menuliskan hasil uji lab, justru digunakan untuk menusuk karakter. Ketidakmampuan untuk mengontrol para pengawas independen ini berubah menjadi rasa frustrasi yang kemudian dimanifestasikan dalam berita-berita penuh asumsi dan jauh dari realita objektif.
“Jurnalisme bukan alat pemuas dendam. Jika sebuah berita ditulis hanya karena penulisnya gagal menekan objek berita, maka itu bukan lagi berita, melainkan sampah informasi.”
Dampak dari perilaku ini sangat berbahaya:
Pengalihan Isu: Fokus publik dialihkan dari kualitas infrastruktur (beton) ke drama personal yang tidak relevan.
Erosi kepercayaan: Masyarakat akan semakin sulit membedakan mana jurnalis yang murni mengawal kepentingan publik dan mana yang sedang menjalankan agenda “sakit hati”.
Kriminalisasi Kontrol Sosial: Pihak-pihak yang benar-benar bekerja mengawasi anggaran negara justru dipojokkan dengan opini-opini liar.
Media seharusnya menjadi mitra kontrol sosial, bukan justru menjadi penghalang bagi mereka yang ingin memastikan kualitas pembangunan.
Jika sebuah pemberitaan lahir dari rasa sakit hati karena gagal “mengatur” keadaan, maka kredibilitas media tersebut sedang berada di titik nadir. Sudah saatnya publik dan Dewan Pers melihat fenomena ini sebagai alarm keras bagi integritas profesi wartawan.
Oleh: Redaksi
