Tulungagung, RadarFakta – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pejuang Gayatri menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (11/9/2025). Mereka membawa 20 tuntutan krusial yang mencakup reformasi total di sektor hukum, birokrasi, agraria, lingkungan, hingga ekonomi kerakyatan.
Aksi ini berhasil menarik perhatian jajaran pimpinan daerah, terbukti dengan kehadiran Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Marsono, Kapolres, dan Dandim Tulungagung untuk menemui massa.
Di hadapan para pejabat, orator utama, Ahmad Dardiri, dengan lantang menegaskan bahwa aksi ini adalah representasi suara rakyat yang sudah lama terabaikan. “Tuntutan ini bukan negosiasi, melainkan kewajiban yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tegasnya.
Poin-Poin Tuntutan Utama
Tuntutan massa difokuskan pada empat area kritis:
- Birokrasi Bersih dan Anti-Korupsi
Gerakan ini menuntut langkah konkret pemberantasan korupsi dengan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset. Secara spesifik di tingkat lokal, mereka menuntut pembubaran Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr. Iskak yang dinilai cacat hukum, transparansi penuh atas seluruh anggaran daerah, penghapusan pungutan liar, dan rekrutmen aparatur negara yang murni berdasarkan kompetensi (meritokrasi). - Kedaulatan Pangan dan Kelestarian Lingkungan
Massa menyoroti ancaman serius terhadap lingkungan dan ketahanan pangan. Mereka menuntut penghentian total seluruh aktivitas galian C ilegal yang telah merusak ekosistem. Selain itu, mereka menolak keras alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan mendesak penyelesaian sengketa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Ngepoh yang diduga dikuasai oleh oknum tidak berhak. - Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Fokus tuntutan ekonomi adalah keberpihakan pada pelaku usaha kecil. Mereka mendesak pemerintah memberikan akses modal murah bagi UMKM, petani, dan nelayan, serta melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga bahan pokok yang memberatkan warga. - Perlindungan Sosial dan Budaya
Gerakan Pejuang Gayatri juga menyuarakan pentingnya pelestarian kearifan lokal, penolakan segala bentuk diskriminasi, serta tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ultimatum untuk Pemerintah
Aksi damai ditutup dengan penyerahan dokumen 20 tuntutan secara simbolis kepada Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, yang diminta untuk meneruskannya hingga ke pemerintah pusat.
Gerakan Pejuang Gayatri memberikan ultimatum dan berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direalisasikan. Seluruh rangkaian aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat keamanan.
