BOJONEGORO – Radarfakta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro.
Dalam agenda padat yang berlangsung di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Sabtu (1/11/2025), Menko PMK berdialog langsung dengan jajaran pimpinan daerah membahas arah, capaian, serta tantangan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah kabupaten.
Kedatangan Menko PMK disambut hangat oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, dan Sekretaris Daerah yang baru dilantik, Edi Susanto.
PTurut hadir sejumlah pejabat penting dari berbagai perangkat daerah seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPBD, hingga BPKAD.
Dalam diskusi yang berlangsung santai namun produktif itu, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro memaparkan sejumlah capaian pembangunan, baik di sektor fisik maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski begitu, keduanya juga menyinggung tantangan serius yang kini dihadapi, terutama terkait penyesuaian APBD dan potensi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah oleh Kementerian Keuangan.Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Prof. Pratikno mengapresiasi langkah progresif yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro.
Ia menyebut bahwa kondisi keuangan nasional memang menjadi tantangan bersama bagi banyak daerah, namun situasi ini harus dijadikan momentum transformasi dan inovasi daerah.“Kondisi fiskal ini bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru di tengah keterbatasan, daerah harus berani berinovasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki,” tegas Pratikno.
Dia menambahkan, efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi kunci utama dalam mempertahankan laju pembangunan, sekaligus mendorong daerah untuk lebih proaktif menjalin kolaborasi eksternal.
“Daerah yang mampu bertahan dan tumbuh adalah yang bisa membuka diri untuk bekerja sama baik dengan sektor swasta, akademisi, maupun lembaga lain. Bojonegoro punya potensi besar untuk itu,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut nyata, Menko PMK meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk segera menginventarisasi tiga hal strategis yaitu, Potensi daerah yang bisa dikembangkan melalui kerja sama eksternal, Kendala utama yang membutuhkan mediasi atau dukungan pemerintah pusat, dan Program prioritas daerah yang bisa disinergikan dengan kebijakan di bawah koordinasi Kementerian PMK.
Diskusi tersebut diakhiri dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah. Menko PMK Pratikno menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Bojonegoro dalam memperkuat pembangunan manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan hasil pembangunan.
“Kuncinya adalah kerja sama yang produktif. Pusat dan daerah harus melangkah seirama untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan,” tutupnya. (Red)
