BOJONEGORO – Radarfakta. Jika Komisi D DPRD Bojonegoro adalah jurnalis, mereka mungkin akan dijuluki “Wartawan Bodrex” cepat muncul saat ada berita panas, ngomong lantang seolah paling peduli, tapi hasil liputannya nol besar dan hanya meninggalkan janji kosong.
Sidak proyek drainase puluhan miliar rupiah yang seharusnya menjadi momen krusial pengawasan, kini telah berubah menjadi drama murahan yang mempertontonkan kemunafikan dan kemandulan legislatif di mata rakyat Bojonegoro.
Mereka datang ke lokasi proyek yang carut-marut, mempertontonkan diri tanpa APD di tengah bahaya K3 yang mereka kritik sendiri. Ini bukan sekadar blunder, ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap standar profesionalisme dan akal sehat.
Rakyat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Komisi D ini lebih mirip sekumpulan aktor figuran yang sedang syuting adegan “pencitraan”, bukan wakil rakyat yang serius mengemban amanah.
Omongan Besar, Nyali Ciut: Komisi D Hanya Jago Bacot!
Setelah gembar-gembor soal mutu proyek yang amburadul – mulai dari dugaan tanpa lantai dasar (rabat) hingga material asal-asalan – serta koar-koar akan ada sanksi tegas, faktanya apa? NIHIL! NOL BESAR!
Wakil Ketua Komisi D bisa saja berbusa-busa di depan kamera, menjanjikan audit, peringatan keras, bahkan pemutusan kontrak. Tapi semua itu kini terdengar seperti dongeng pengantar tidur bagi rakyat yang sudah muak.
“Komisi D ini sepertinya cuma jago bacot di depan wartawan, tapi nyalinya ciut saat harus mendesak eksekutif. Mereka tidak lebih dari ‘macan ompong’ yang hanya bisa mengaum tanpa bisa menggigit kontraktor nakal,” sembur seorang pengamat kebijakan publik manan ketua LSM PIPRB (8/11/2025) dengan nada geram.
“Mana auditnya? Mana sanksinya? Atau jangan-jangan, sidak ini hanya akal-akalan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? “kita butuh tindakan kongkrit dan bukan hanya ngebacot saja” tambahnya.
Tidak ada satu pun pengumuman resmi dari Pemkab Bojonegoro terkait sanksi konkret, audit independen yang transparan, apalagi perintah pengerjaan ulang yang dijanjikan.
Ini menunjukkan bahwa desakan Komisi D tidak memiliki gigi, tidak punya bobot, dan mudah diabaikan oleh pihak eksekutif maupun kontraktor.
Rakyat Bojonegoro Tertipu: APBD Jadi Bancakan, DPRD Cuma Penonton!Musim hujan sudah di depan mata. Proyek drainase yang mangkrak dan dikerjakan asal-asalan ini akan menjadi bom waktu banjir yang mengancam pemukiman dan harta benda rakyat.
Sementara uang pajak masyarakat Bojonegoro puluhan miliar rupiah terancam terbuang sia-sia untuk infrastruktur yang cepat rusak.
Dan apa peran Komisi D dalam semua ini? Mereka hanyalah penonton bayaran di panggung sandiwara pengawasan yang gagal total. Mereka datang, membuat keributan kecil, lalu menghilang tanpa jejak solusi.
Rakyat Bojonegoro kini muak dengan “politikus bodrex” yang hanya muncul saat ada drama, tapi bisu dan mandul saat harus memperjuangkan hak-hak dasar rakyat akan infrastruktur berkualitas.
Ini adalah tamparan keras bagi kredibilitas DPRD Bojonegoro secara keseluruhan. Sudah saatnya rakyat sadar: apakah mereka memilih wakil rakyat yang kompeten atau sekadar pelawak dadakan di setiap kegagalan proyek? (Red)
