BOJONEGORO – RADARFAKTA.COM. Publik di Kabupaten Bojonegoro kembali dikejutkan dengan nilai proyek sarana sanitasi yang dianggap tidak masuk akal. Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp299 juta untuk pembangunan toilet di dua sekolah, yakni SDN Sumbertlaseh 1 dan SDN Ngumpakdalem IV, Kecamatan Dander.
Nilai proyek ini memicu kegaduhan karena jika dikalkulasikan, biaya satu unit toilet mencapai Rp149,5 juta. Angka tersebut setara dengan harga jual satu unit rumah subsidi tipe 36, yang sudah memiliki struktur bangunan lengkap mulai dari ruang tamu, kamar tidur, toilet,hingga dapur.
Konfirmasi WhatsApp Tak Direspon Jelas
awak media mencoba melakukan klarifikasi kepada Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Zamroni pada Sabtu 03/01/2026, guna mempertanyakan spesifikasi teknis dan urgensi di balik anggaran yang fantastis tersebut.
Namun, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Zamroni belum memberikan jawaban yang jelas dan transparan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disdik cenderung bungkam dan tidak memberikan rincian terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mendasari munculnya angka Rp299 juta untuk dua lokasi tersebut.
Perbandingan Yang Mencolok
masyarakat menilai ada ketimpangan besar antara fisik bangunan yang dihasilkan dengan besaran uang rakyat yang dikeluarkan. Berikut adalah gambaran perbandingannya:
Proyek Disdik: Rp149,5 Juta = 1 Unit Bangunan Toilet Sekolah.
Rumah Subsidi: ± Rp135 – 150 Juta = 1 Unit Rumah Tinggal Layak Huni (Full Bangunan).
“Sangat ironis, anggaran sebesar itu jika digunakan untuk membangun rumah sudah dapat bangunan yang sangat layak. Tapi di sini hanya jadi toilet. Kami butuh kejelasan, apakah materialnya menggunakan emas atau ada teknologi khusus?” cetus salah seorang pemerhati kebijakan publik di Bojonegoro pada Sabtu 03/01/2026.
Menanti Nyali Pengawas Internal
ketidak jelasan jawaban dari pejabat berwenang menimbulkan dugaan adanya penggelembungan anggaran (markup) dalam proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan. Para aktivis dan warga mendesak agar Inspektorat Bojonegoro segera melakukan audit investigasi di SDN Sumbertlaseh 1 dan SDN Ngumpakdalem IV.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak bermain-main dengan anggaran pendidikan, mengingat masih banyak infrastruktur sekolah lain di Bojonegoro yang lebih membutuhkan perbaikan mendesak daripada sekadar membangun toilet dengan harga “mewah” (Guh/Red)
