BOJONEGORO – Radarfakta.com // Pelaksanaan proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, memicu polemik. Proyek pembangunan jalan rigid beton sepanjang 1.374 meter dengan anggaran fantastis mencapai Rp2,8 miliar dari APBD Bojonegoro ini diduga dikerjakan asal-asalan dan terkesan hanya mengejar keuntungan semata.
Sebagai proyek yang dikerjakan secara swakelola, masyarakat seharusnya mendapatkan kualitas infrastruktur yang lebih unggul dibandingkan sistem lelang (tender). Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya indikasi “sunat” spesifikasi yang cukup masif.
Papan Proyek Minim Transparansi
kejanggalan dimulai dari papan informasi proyek yang terpasang di lokasi. Papan tersebut hanya mencantumkan panjang jalan yakni 1.374 meter, namun tidak mencantumkan volume lebar maupun ketebalan beton secara terperinci.
Minimnya data ini dinilai sebagai upaya menutup-nutupi spek sebenarnya agar masyarakat sulit melakukan kontrol sosial terhadap material yang digunakan.
Investigasi Lapangan: Pondasi Strous Hanya “Formalitas”
Berdasarkan investigasi awak media di lokasi proyek pada Rabu (14/01/2026), ditemukan indikasi pelanggaran teknis yang fatal. Pondasi strous pile yang seharusnya menjadi “kaki” penguat jalan rigid beton, ditemukan dikerjakan tanpa mengikuti kaidah teknik sipil yang benar.
Besi pondasi strous tampak tidak dikaitkan sama sekali dengan besi wiremesh (tulang utama jalan) dan besi wairmesh hanya satu layer.Seorang warga setempat yang menyaksikan langsung proses pengerjaan mengungkapkan kekecewaannya terkait kedalaman pondasi tersebut.
“Besi strous itu hanya masuk kedalaman 50 cm mas, sangat dangkal. Padahal fungsinya untuk menahan beban jalan. Sudah begitu, besinya cuma ditanam saja tanpa dikaitkan dengan besi wermesh badan jalan. Sepertinya hanya formalitas supaya terlihat ada strous-nya saja,” ungkap warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pengamat: Kualitas Swakelola Seharusnya Lebih Baik
Kondisi ini mendapat reaksi keras dari Andri, salah satu pengamat pembangunan infrastruktur di Bojonegoro. Ia sangat menyayangkan jika anggaran miliaran rupiah tersebut dikelola secara serampangan.
“Sangat disayangkan, anggaran sebesar Rp2,8 miliar itu bukan uang sedikit. Seharusnya proyek swakelola itu kualitasnya lebih bagus daripada yang ditenderkan, karena dalam swakelola tidak ada potongan profit perusahaan atau PPN/PPH sebesar kontraktor. Jika kualitasnya justru di bawah standar tender, maka patut dicurigai ada sisa anggaran yang tidak terserap ke bangunan tapi lari ke kantong pribadi,” tegas Andri.
Ketua Timlak Pilih Bungkam
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media untuk mendapatkan perimbangan berita. Namun, Agus selaku Ketua Tim Pelaksana (Timlak) proyek BKKD Desa Donan, enggan memberikan penjelasan.
Saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp pada hari yang sama, Agus tetap diam dan tidak memberikan jawaban meskipun pesan telah centang dua (tanda terkirim).
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak agar Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro segera melakukan sidak dan audit fisik ke lokasi Desa Donan guna mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar. (Guh/Red)
