Oleh: Redaksi
Bojonegoro _Radarfakta.com // Bojonegoro adalah daerah dengan APBD yang melimpah ruah. Di setiap sudut desa, kita melihat alat berat menderu, beton-beton jalan digelar, dan jembatan-jembatan megah berdiri. Namun, di tengah gemerlap pembangunan fisik tersebut, ada satu hal yang terasa semakin sunyi dan hilang: suara kritis dari pers lokal.Sebagai pilar keempat demokrasi, pers seharusnya menjadi pengawas.
Namun, yang terjadi belakangan ini justru sebaliknya. Banyak pemberitaan terjebak dalam euforia “Good News” yang membosankan. Ruang publik kita dibanjiri oleh narasi seremonial tentang penghargaan demi penghargaan, foto pejabat yang sedang tersenyum di depan proyek, hingga klaim kesejahteraan yang seringkali hanya indah di atas kertas.
“Jurnalisme Advit”: Terpaku pada Anggaran, Lupa pada Fakta
Sulit untuk tidak mengaitkan fenomena “pers penurut” ini dengan besarnya anggaran publikasi dan kerjasama media yang digelontorkan pemerintah daerah. Ketika ketergantungan finansial media terhadap APBD begitu tinggi, independensi sering kali menjadi harga yang harus dibayar mahal.
Jurnalis tidak lagi berperan sebagai watchdog, melainkan berubah menjadi cheerleader atau pemandu sorak. Mereka sibuk memoles citra penguasa agar aliran kontrak kerjasama tetap lancar.
Akibatnya, berita yang sampai ke telinga warga hanyalah keberhasilan-keberhasilan yang sudah dipilah, sementara fakta-fakta yang “pahit” disapu bersih di bawah karpet redaksi.
Beton yang Mulus, Suara yang Bungkam
Mari kita ambil contoh nyata. Pembangunan jalan beton yang masif dipuji setinggi langit di berbagai media lokal sebagai prestasi monumental. Namun, pernahkah pers kita bertanya secara mendalam: mengapa di balik kemegahan proyek tersebut, warga di tingkat bawah justru masih mengeluh soal biaya-biaya administratif tambahan yang membengkak dalam program pendukung seperti PTSL?
Mengapa ketika proyek fisik jalan tuntas, rincian biaya yang dibebankan kepada masyarakat atau transparansi alokasi dana desa (BKKD) jarang sekali dikuliti secara kritis? Jurnalisme kita seolah menutup mata bahwa pembangunan bukan hanya soal “beton”, tapi juga soal keadilan anggaran dan hak warga untuk tidak diperas.
Jika pers hanya memotret mulusnya jalan tanpa mau memotret lubang-lubang ketidakadilan di sekitarnya, maka ia telah gagal menjalankan fungsinya.
Bahaya Pers yang “Terlalu Baik“
Pemerintah yang tidak pernah dikritik akan menjadi pemerintah yang tuli dan buta. Pers yang hanya menyajikan good news sebenarnya sedang mencelakai pemerintah itu sendiri, karena membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kendali (cek dan ricek).
Masyarakat Bojonegoro butuh informasi yang jujur, bukan sekadar brosur kampanye yang dibungkus dalam bentuk berita. Sudah saatnya jurnalis di Kota Minyak ini kembali ke jati dirinya: berani bertanya hal yang sulit, berani menelusuri aliran dana yang janggal, dan berani bersuara meski itu tidak menyenangkan bagi telinga pejabat.
Sebab, tugas jurnalis adalah melaporkan apa yang benar, bukan melaporkan apa yang membuat orang senang. Jika pers sudah enggan mengkritik, maka demokrasi di daerah ini sedang berada dalam kondisi “lampu kuning” menuju kegelapan. (Red)
