BOJONEGORO – Radarfakta.com // Langkah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola anggaran tahun 2025 kini berada di bawah pengawasan ketat.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PIPRB secara resmi melayangkan surat permohonan penjelasan yang berisi enam poin pertanyaan krusial, namun hingga kini Kepala Dinas Pendidikan belum memberikan jawaban resmi secara tertulis.
Anggaran 3 Miliar Terpangkas Drastis
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Murtadlo, saat dikonfirmasi mengenai salah satu poin anggaran yang menjadi pertanyaan, mengungkapkan adanya perubahan angka yang sangat signifikan. Ia menyebutkan bahwa rencana anggaran awal tidak sesuai dengan realisasi saat ini.
“Untuk anggaran yang 3 miliar itu ada pemangkasan, tinggal 600 juta. Itu dialokasikan untuk 1.000 siswa. Dari enam poin pertanyaan itu Nanti detailnya kita jawab lewat tertulis” ujar Anwar Murtadlo saat ditemui awak media di ruangannya pada Kamis 29/01/2026.
Namun, sikap tertutup masih ditunjukkan oleh pihak dinas saat disinggung mengenai pembangunan laboratorium Sekolah Dasar (SD) yang menghabiskan anggaran 227jt, Kadisdik belum memberikan jawaban atau penjelasan apa pun terkait status dan kelanjutan pembangunan laboratorium tersebut.
LSM PIPRB: “Data Sudah Ada, Kenapa Menunda?”
Ketidakpastian jawaban tertulis ini memicu reaksi keras dari Manan, ketua LSM PIPRB (perkumpulan independen peduli rakyat Bojonegoro) Ia menilai pihak dinas terkesan mengulur waktu, padahal data yang diminta berkaitan dengan program yang seharusnya sudah tercatat jelas dalam sistem administrasi mereka.
“Sebenarnya mudah bagi Dinas untuk menjawab karena program itu sudah terealisasi. Jadi, rincian dan datanya pasti sudah tersimpan rapi di kantor dinas. Tidak perlu menunggu lama jika memang transparan,” tegas Manan.
Manan menambahkan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada persoalan anggaran tahun berjalan saja. Fokus PIPRB kini juga tertuju pada APBD 2025, setelah ini, akan kami pertanyakan anggaran yang dialokasikan pada pos Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Kami akan terus kawal terkait anggaran ini. Kami akan mempertanyakan lagi secara mendalam terkait anggaran APBD 2025 untuk SMP. Jangan sampai ada ketimpangan atau alokasi yang tidak jelas peruntukannya dan kami tunggu jawaban tertulisnya. Apabila nanti kami sudah mendapatkan jawaban secara tertulis, akan kami kaji rasionalnya mas, apabila kami anggap tidak rasional, kami akan berkoordinasi dengan pihak pihak yang kami anggap perlu.” imbuhnya dengan nada tegas.
Menanti Akuntabilitas Publik
Kini, publik menunggu apakah janji “jawaban tertulis” dari Kadisdik Anwar Murtadlo akan benar-benar mengungkap fakta di balik pemangkasan anggaran dari Rp.3 miliar menjadi Rp600 juta tersebut.
Transparansi ini dianggap vital guna memastikan dana pendidikan di Bojonegoro benar-benar terserap secara efektif untuk kepentingan siswa, bukan sekadar angka di atas kertas.(Guh/Red)
