Bojonegoro _Radarfakta. Adanya dugaan Mark up anggaran di Disnakan (Dinas Peternakan) Kabupaten Bojonegoro membuat geram pengurus LSM PIPRB (Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro) yang beralamat di jl Kapten Ramli lorong V Ledok Wetan Bojonegoro, Jawa Timur.
Anggaran belanja barang di Disnakan yang menghabiskan anggaran Rp 7,5 Miliar disinyalir ada dugaan Mark up, dengan cara menggelembungkan harga, sebagai pemenang di E Katalog adalah dengan harga yang lebih mahal.
Karena ada peserta yang berani menawar sesuai spesifikasi yang ditentukan atau lebih murah, malah tidak terpilih, ini kan janggal.
Dugaan Mark up itu muncul ke publik berawal dari beberapa peternak kambing asal Bojonegoro mengeluh lantaran pengajuan di e-catalog yang ia ajukan lebih murah dan sesuai spek Disnakan malah mengambil harga yang lebih tinggi.
Manan Ketua Umum LSM PIPRB saat dihubungi awak media, sabtu 22/11/2025 membenarkan bahwa kami berencana menyurati BPK RI dalam waktu dekat ini.
“Dalam waktu dekat ini kami berencana menyurati BPK RI, biar untuk sebagai bahan masukan untuk audit menyeluruh di Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro, khususnya anggaran atau dana untuk pengadaan kambing dan program Gayatri pada tahun 2025 ini” tegasnya.
“Karena kami bisanya hanya memberikan informasi awal ke lembaga yang berwenanglah, wewenang kami sebagai LSM yang mengedepankan kepentingan publik” tambahnya.
BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) sebuah lembaga negara yang independen dan bebas bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga ini berperan penting dalam memastikan dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai peraturan, serta menjaga akuntabilitas keuangan negara.
Sementara itu Kabid dan sekdin Disnakan kabupaten Bojonegoro saat dimintai tanggapan terkait surat permohonan audit dari LSM PIPRB ke BPK RI pihak Disnakan belum memberikan tanggapan. (Guh/Red)
