Trenggalek, RadarFakta – Mewakili Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara sampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan APBD Trenggalek tahun anggaran 2026, Jum’at (10/10/2025).
Pembangunan Infrastruktur dan pengurangan dana transfer pusat yang cukup besar masih menjadi topik pembahasan utama dalam agenda paripurna DPRD ini. Menjadi pembahasan penting karena pada tahun 2026 nanti dana transfer pusat ke daerah turun cukup signifikan sebesar Rp. 153 miliar. Namun angka ini terselamatkan oleh Dana Alokasi Khusus non fisik sebesar Rp. 15 miliar untuk Tunjangan Profesi Guru serta upaya lobi Bupati Trenggalek yang mendapatkan DAK fisik sebesq Rp. 19 miliar. Dari angka ini sehingga total kekurangan dana trasfer pusat ke Trenggalek sebesar Rp. 120 miliar.
Menyampaikan jawaban Bupati Trenggalek, Mas Syah, usai mengikuti sidang paripurna mngatakan, “hari ini saya bacakan jawaban bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Saya mendengar sekilas hampir semua fraksi-fraksi menyoroti tentang persoalan-persoalan infrastruktur,” katanya.
Jadi bagaimana nota kita yang tertunda, yang seharusnya sudah di gadang-gadang dilakukan di perubahan anggaran tahun ini namun harus tertunda di APBD periode tahun depan.
“Untuk penurunan dana transfer kemarin sekitar Rp. 150 an miliar. Alhamdulillah Pak Bupati dapat melakukan lobi-lobi ke pusat, akhirnya dapat ditekan di angka Rp. 120 an miliar.kalau tidak salah. Ini secara nasional seluruh daerah, kabupaten/ kota dan provinsi mengalami yang sama, karena ini bagian dari kebijakan pemerintah pusat,” terangnya.
Sementara itu Doding Rahmadi, Ketua DPRD Trenggalek dalam kesempatan lain menambahkan, “jadi hari ini kita mengadakan rapat paripurna mendengarkan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD kita tahun 2026. Kesimpulannya dari teman-teman fraksi, semuanya banyak yang menanyakan tentang efisiensi kita dari pusat. Terus tentang infrastruktur. Jadi ada dua hal itu yang besar yang ditanyakan oleh teman-teman,” ucapnya.
Kemarin kita yang banggar, kita sudah melaksanakan rapat dengan TAPD, dimana kita sudah mendapatkan kepastian tentang pemotongan anggaran untuk Kabupaten Trenggalek. Karena sudah ada kepastian, selanjutnya teman-teman tadi kita sudah umumkan untuk segera rapat dengan Komisi-Komisi dan OPD-OPD, karena pemotongan itu juga sudah kita breakdown dan juga sudah disepakati oleh Banggar dan juga oleh TAPD. Selanjutnya akan diperdalam oleh Komisi-Komisi dan dibahas melalui Badan Anggaran.
Untuk Kabupaten Trenggalek total sebesar Rp. 153 miliar, akan tetapi ada penambahan. Jadi tidak semua sektor itu turun, tetapi ada penambahan sekitar Rp. 33 miliar kalau tidak salah. Totalnya sebesar Rp. 120 miliar yang terkurangkan.
Sebenarnya apa yang dikurangi, Ketua DPRD Trenggalek ini menjelaskan, “yang pertama yang dikurangi dana desa. Dana desa ini dikurangi Rp. 24 miliar. Terus yang kedua bagi hasil itu pengurangannya agak ekstrem, Rp. 47 miliar. Kuota terbesar di dalam bagi hasil ini, dana cukai yang kemarin tahun 2025 sebesar Rp. 32 miliar, sekarang 0. Makanya turunnya sampai dengan Rp. 47 miliar,” terang Doding.
Masih menurut politisi PDIP itu, ada lagi dana bagi hasil sumberdaya alam. Contoh perikanan kalau kita dikelola oleh pusat, itu hasilnya pusat sedikit-sedikit berbagi dengan kita. Itu ada penurunan Rp. 14 miliar.
Selanjutnya DAU, yang kita gunakan untuk gaji pegawai dan operasional. Didalamnya yang agak ekstrem itu pegawai PPPK rekrutan yang terakhir kita tidak dibayari. Jadi kita harus membayari sendiri itu sebesar Rp. 43 miliar.
Yang terakhir insentif fiskal. Kalau kita kinerjanya baik, SAKIP nya, pelaporannya, terus Adipura dan sebagainya itu seharusnya kita mendapatkan insentif fiskal saat ini kita masih 0. Sementara kemarin kita dapatnya Rp. 31 miliar.
Yang menggembirakan itu, Dana Alokasi Khususnya (DAK) itu yang non fisik kita naik Rp. 15 miliar. Dana alokasi khusus ini di tujukan untuk Tunjangan Profesi Guru, karena kita kemarin merekrut banyak PPPK guru, akhirnya dinaikkan.
selanjutnya lagi kemarin ada kabar dari pusat menambahi DAK untuk infrastruktur yang Rp. 43 triliun itu. Alhamsulillah pak bupati gercep langsung ke Jakarta, ke Kementrian dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah kita dapat tambahan Rp. 19 miliar untuk jalan.
Jadi totalnya dari pengurangan Rp. 153 miliar, ditutup kenaikan tunjangan profesi guru sama DAK fisik sebesar total Rp. 33 miliar, akhirnya kita minus Rp. 120 miliar.
Terus bagaimana kita menutupi kekurangan Rp. 129 miliar, ya ini yang harus kita bicarakan serius. Kemarin kita dengan TAPD itu sedah membuat rancangan, nanti teman-teman di komisi-komisi untuk memperdalam.
Untuk APBD tahun 2026 akhirnya kita Rp. 1,9 triliun dan kita akan mengusahakan ini dengan tambahan anggaran pinjaman. Kalau tidak ada pinjaman APBD kita sekitar 1,8 triliun, karena turunnya dana transfer sebesar Rp. 120 miliar. Karena ini kebijakan dari pemerintah pusat, kita itu anaknya pemerintah pusat, apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat kita harus ikut.
“Jadi kita ambil hikmahnya saja. Kalau kita harus mengencangkan ikat pinggang,ya kita harus kencangkan. Yang terpenting strategi kita adalah, untuk program kerakyatan itu tidak terpotong. Akhirnya strategi kita untuk belanja-belanja di dalam birokrasi dan sebagainya harus kita ketati bersama. Tapi untuk belanja infrastruktur menurut saya justru harus ditambahi. Contoh pak bupati ada tambahan DAK dan sebagainya, nanti di pembahasan komisi kalau ada penambahan akan kita masukkan ke infrastruktur, sehingga masyarakat tidak merasakan imbas seperti ini dan kita di birokrasi semakin efisien dalam menggunakan pola kebijakn di birokrasi,” tandasnya.
(Tier)
