BOJONEGORO – Radarfakta.com // Ironi besar menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. sebagai daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menembus angka Rp7-8 Triliun, puluhan siswa di SDN 4 Napis, Kecamatan Tambakrejo, terpaksa harus bersekolah tanpa alas kaki (nyeker).
Bukan karena tidak ingin tampil rapi, namun kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah, berlumpur, dan tergenang air memaksa mereka menanggalkan sepatu demi bisa sampai di ruang kelas.
Desa Napis, yang berada di wilayah perbatasan, seolah menjadi saksi bisu ketimpangan pembangunan. Saat musim hujan tiba, akses jalan menuju sekolah berubah menjadi kubangan lumpur yang pekat dan licin.
Sepatu yang Disimpan: Banyak siswa yang memilih melepas sepatu sejak dari rumah dan menjinjingnya agar tidak kotor atau rusak terendam air.
Risiko Keselamatan: Jalanan yang licin seringkali membuat para siswa terpeleset, membuat seragam mereka kotor bahkan sebelum pelajaran dimulai.
Genangan Air: Di beberapa titik, air setinggi mata kaki menutup lubang jalan, membuat perjalanan kaki menjadi sangat berisiko bagi anak-anak kecil.
Kondisi ini sangat kontras dengan status keuangan Bojonegoro. Sebagai daerah penghasil migas terbesar, Bojonegoro memiliki kekuatan finansial yang sangat besar dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.
“Sangat menyakitkan melihat anak-anak kita harus bertelanjang kaki menerjang lumpur. Padahal kita tahu Bojonegoro itu kaya, APBD-nya triliunan. Seharusnya akses dasar seperti jalan sekolah di pelosok jadi prioritas,” ungkap salah satu warga desa setempat dengan nada kecewa.
Ketimpangan infrastruktur ini tidak hanya menghambat fisik, tetapi juga mental para siswa:
Penurunan Motivasi: Kondisi jalan yang berat membuat sebagian siswa enggan berangkat sekolah saat hujan deras.
Kesenjangan Sosial: Para siswa di wilayah pelosok merasa dianaktirikan dibandingkan dengan siswa di area perkotaan yang menikmati fasilitas jalan aspal dan beton yang mulus.
Kesehatan: Berjalan tanpa alas kaki di air yang tergenang dan lumpur meningkatkan risiko penyakit kulit dan infeksi.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Napis berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak hanya fokus pada pembangunan di pusat kota, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak di pinggiran.
Infrastruktur jalan menuju SDN 4 Napis menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah: Apakah APBD terbesar itu benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat kecil, atau hanya sekadar angka di atas kertas? (Guh/Red)
