Tulungagung,Radarfakta-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung dengan agenda utama Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2025 berlangsung khidmat di Ruang Graha Wicaksana, lantai II Kantor DPRD Tulungagung, Jumat (27/3/2026).
Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., serta dihadiri oleh Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., Wakil Bupati Ahmad Baharudin, S.M., M.M., Sekretaris Daerah, jajaran asisten dan staf ahli, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta anggota DPRD dari berbagai fraksi. Kehadiran lengkap unsur legislatif dan eksekutif tersebut menunjukkan keseriusan dalam menjalankan prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah.
Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. Dalam forum tersebut, Bupati juga secara resmi menandatangani Berita Acara LKPJ Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk legalitas dokumen yang akan menjadi bahan evaluasi DPRD.
Dalam pemaparannya, Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo menyampaikan secara komprehensif berbagai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung sepanjang tahun 2025. Salah satu indikator utama yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 5,75 persen. Angka tersebut dinilai cukup signifikan karena berhasil melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berada pada kisaran 5,33 persen.
Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Tulungagung, mengingat dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir, baru kali ini pertumbuhan ekonomi daerah mampu melampaui capaian provinsi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh elemen pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Bupati menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,043 triliun atau sebesar 105,98 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal daerah yang cukup sehat dan optimal.
Lebih lanjut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatatkan performa yang sangat menggembirakan, dengan realisasi sebesar Rp902,3 miliar atau 114,33 persen dari target. Peningkatan PAD ini mencerminkan semakin kuatnya kemandirian fiskal daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan lokal, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah.
Tak hanya dari aspek ekonomi dan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga menorehkan sejumlah prestasi di tingkat nasional sepanjang tahun 2025. Di antaranya adalah peringkat ke-7 terbaik nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024, penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025, Golden Trophy Top Digital Award 2025 yang diraih melalui RSUD dr. Iskak, serta penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama.
Dalam upaya meringankan beban masyarakat, pemerintah daerah juga meluncurkan berbagai kebijakan strategis yang pro-rakyat. Di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta fasilitasi bazar UMKM yang rutin digelar dalam kegiatan car free day sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Mengakhiri penyampaian LKPJ, Bupati menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang terhadap masukan, kritik, dan rekomendasi dari DPRD. Ia menyebut bahwa evaluasi dari legislatif merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Usai rapat paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan acara halal bihalal dalam suasana Idulfitri yang masih terasa hangat. Momentum ini dimanfaatkan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergi antara jajaran legislatif dan eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa halal bihalal merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia yang mengandung nilai kebersamaan, persaudaraan, serta saling memaafkan. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal memperkuat hubungan kerja yang harmonis.
“Mari kita jernihkan hati, pererat kembali hubungan yang mungkin sempat renggang, serta saling memaafkan dengan penuh keikhlasan. Dengan kebersamaan dan semangat saling menghargai, kita optimistis mampu membangun Tulungagung yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, diharapkan hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung semakin solid dan produktif, sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.(red)
