Utama  

Membaca Jejak Proyek Mangkrak Bojonegoro: Akankah Rehab Pasar Kota Rp79 Miliar Bernasib Sama dengan RPH Banjarsari?

BOJONEGORO – RADARFAKTA.COM // Di tengah lesunya denyut nadi perekonomian di Pasar Kota Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro justru menggelontorkan anggaran fantastis mencapai Rp79,9 miliar untuk proyek pembangunan pasar tersebut pada tahun anggaran 2026. Proyek ini pun menuai sorotan tajam karena dianggap kontras dengan realitas di lapangan, di mana aktivitas perdagangan justru kian meredup.


Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 62809680, proyek bertajuk “Pembangunan Pasar Kota Bojonegoro” ini memiliki Nilai Pagu sebesar Rp80.036.863.874,00 dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp79.913.193.672,22.Saat ini, proses tender telah memasuki tahap Pengumuman Pascakualifikasi.

Namun, di balik angka-angka jumbo tersebut, terselip jeritan para pedagang. S (inisial), salah satu pemilik kios yang masih mencoba bertahan, mengungkapkan kondisi miris di dalam pasar. Menurutnya, perbaikan fisik bukanlah solusi utama jika tidak ada upaya nyata untuk meramaikan kembali pasar.

Pasar semakin sepi dan banyak toko atau kios di dalam pasar tutup dan dijual. Pembeli jarang sekali masuk, kondisi ini sudah berlangsung lama,” ungkap S dengan nada kecewa, Senin (04/05/2026).

Kekhawatiran publik kian menebal mengingat rekam jejak pembangunan fisik di Bojonegoro yang kerap kali berakhir tidak optimal atau bahkan mangkrak. Beberapa proyek miliaran rupiah yang kini menjadi “monumen mati” di antaranya adalah pembangunan Puskesmas Tanjungharjo di Kecamatan Kapas dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Banjarsari di Kecamatan Trucuk.

Muncul pertanyaan besar: apakah pembangunan Pasar Kota senilai Rp79 miliar ini akan benar-benar memberikan asas manfaat bagi pedagang, atau hanya akan menambah daftar panjang proyek konstruksi yang gagal secara fungsional?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro selaku satuan kerja proyek tersebut belum memberikan penjelasan. Kepala Dinas PU Cipta Karya, Satito Hadi, saat dikonfirmasi media melalui saluran telepon dan pesan singkat terkait urgensi serta target dari proyek jumbo ini, belum memberikan jawaban.

Masyarakat dan para pedagang kini hanya bisa berharap agar anggaran yang bersumber dari pajak rakyat ini tidak hanya menjadi ladang proyek konstruksi semata, melainkan benar-benar mampu menghidupkan kembali pasar yang kini tengah “sekarat“. (Guh/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Deskripsi gambar