BOJONEGORO – RADARFAKTA.COM // Suasana di kawasan Alun-Alun Kota Bojonegoro tampak berbeda pada Sabtu (18/07/2026) siang. Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam aksi damai menuntut kejelasan mengenai rencana relokasi, didampingi langsung oleh pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia perjuangan (APKLI-P) DPD Kabupaten Bojonegoro.
Dalam aksi tersebut, Ketua APKLI DPC Bojonegoro, Sucipto Ahmad Najib, hadir di tengah-tengah massa untuk memfasilitasi dialog langsung antara pedagang dengan pemerintah daerah.
Hadir pula di lokasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro, Laila Nur Aini, untuk memberikan tanggapan terkait kebijakan penataan kawasan Alun-Alun tersebut.
Sucipto Ahmad Najib menekankan bahwa kehadiran APKLI adalah untuk memastikan bahwa proses penataan kota tidak mengabaikan nasib rakyat kecil.
Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru melakukan penggusuran sebelum ada kesepakatan mengenai tempat relokasi yang layak.
”Kami sangat mendukung program penataan kota oleh Pemkab, namun relokasi harus mempertimbangkan kelangsungan ekonomi pedagang. Kami ingin solusi yang humanis, bukan sekadar memindahkan tanpa memberikan kepastian tempat yang strategis,” ujar Sucipto di hadapan para pedagang dan aparat.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Bojonegoro, Laila Nur Aini, dalam kesempatan tersebut menyatakan kesediaannya untuk menampung aspirasi para PKL. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi agar kebijakan relokasi dapat berjalan dengan tertib tanpa menimbulkan gesekan.
”Kami hadir di sini untuk mendengar langsung apa yang menjadi keluhan Bapak dan Ibu pedagang. Pemerintah tidak berniat mematikan usaha, melainkan menata agar lebih rapi. Semua masukan hari ini akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk dibahas lebih lanjut,” tutur Laila.
Aksi damai yang berlangsung hingga sore hari tersebut berjalan dengan tertib. Para pedagang berharap melalui koordinasi antara APKLI dan Satpol PP, akan lahir solusi yang mampu mengakomodasi hak-hak mereka untuk tetap berjualan di lokasi yang layak, sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga mereka tetap terjaga.
APKLI-P DPD Bojonegoro berkomitmen untuk terus mengawal proses dialog ini sampai ditemukan kata sepakat yang menguntungkan kedua belah pihak. (Guh/Red)
