BOJONEGORO _RADARFAKTA.COM // Keterlambatan realisasi proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro mulai memicu efek domino yang serius. Tidak hanya membuat para pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) ketar-ketir, mandeknya proyek di awal tahun anggaran ini mulai memukul perekonomian masyarakat di tingkat pedesaan.
Dampak nyata ini salah satunya dirasakan oleh warga Desa Ngadiluhur, Kecamatan Balen. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh kasar di proyek-proyek daerah kini terpaksa menganggur tanpa kepastian.
Mbah Joni, salah seorang pekerja proyek asal Desa Ngadiluhur, mengeluhkan kondisi dapur rumah tangganya yang kian terjepit. Hingga memasuki pertengahan tahun, tanda-tanda proyek padat karya proyek dinas atau pembangunan fisik di desanya tak kunjung dimulai. Padahal, kebutuhan pokok dan tuntutan sosial di desa terus berjalan.
”Gimana mas, kok belum ada pekerjaan? Padahal banyak buwohan (kondangan/hajatan) di desa, sampai saat ini belum ada kerjaan,” ungkap Mbah Joni 03/06/2026.
Bagi masyarakat Jawa, khususnya di Bojonegoro, tradisi buwoh saat musim hajatan adalah kewajiban sosial yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Tanpa adanya penghasilan dari proyek, warga miskin di desa terpaksa memutar otak atau bahkan berutang demi menutup kebutuhan tersebut.
Di sisi lain, lambatnya lelang dan pelaksanaan proyek oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro juga menjadi momok menakutkan bagi para kontraktor lokal. Mereka dihantui trauma tahun 2025 lalu, di mana banyak rekanan yang tumbang dan terkena sanksi denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena waktu yang terlalu mepet di akhir tahun.
”Seharusnya pemerintah itu tahu kalau kemarin (tahun 2025) banyak kontraktor yang telat pekerjaannya karena waktu yang mepet,” cetus salah satu kontraktor lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, mepetnya sisa waktu pengerjaan membuat risiko denda black list (daftar hitam) meningkat tajam. Fluktuasi cuaca di akhir tahun juga kerap menjadi musuh utama pekerja fisik di lapangan.
Kondisi carut-marut penjadwalan proyek ini lantas memicu perbandingan dengan kepemimpinan masa lalu. Para pelaku konstruksi menilai manajemen anggaran di era Bupati Suyoto (Kang Yoto) jauh lebih ideal dalam menghidupkan roda ekonomi sejak awal tahun.
”Dulu era Bupati Suyoto dari bulan 3 atau 4 itu sudah ada pekerjaan proyek. Jadi pekerjaan proyek di lapangan bisa selesai tepat waktu karena durasinya panjang,” tambah sumber kontraktor tersebut.
Keterlambatan ini memicu desakan dari berbagai pihak agar Pemkab Bojonegoro segera melakukan percepatan serapan anggaran dan pelaksanaan tender. Jika terus dibiarkan molor hingga akhir tahun, taruhannya bukan sekadar kualitas infrastruktur yang buruk, melainkan juga daya beli masyarakat desa yang kian terpuruk. (Guh/Red)
