BOJONEGORO – Radarfakta. Anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa melalui skema Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKD) bersifat khusus pada bidang kebinamargaan—meliputi jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana pendukung.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan, berdasarkan informasi sementara dari Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan, Adriyanto, terdapat pengurangan dana transfer melalui dua skema. Daerah yang mendapat porsi dana transfer kecil akan berkurang 25 persen, sedangkan daerah dengan porsi besar berkurang 30 persen.
“Artinya, harus tepat dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya saat membuka Bimtek Pelaksanaan BKKD yang Bersifat Khusus Tahun 2025, Jumat (19/9/2025) di Ruang Angling Dharma.
Nurul Azizah menambahkan, Bupati Setyo Wahono terus mendorong agar Rp 806 miliar tersebut dikhususkan untuk pembangunan di desa melalui BKKD. Pada 2026, Pemkab Bojonegoro di APBD masih mengalokasikan dana abadi sebesar Rp 500 miliar yang akan disimpan dan digunakan untuk mendukung (supporting) pendidikan.
Meski terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro menyusun skema prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Fokus diarahkan pada penurunan angka kemiskinan, penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang manfaatnya luas, serta pembukaan lapangan kerja bagi tenaga lokal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU Bina Marga dan PR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan, menjelaskan, Bimtek diselenggarakan dua hari—Jumat (19/9/2025) dan Senin (22/9/2025). Setiap hari berlangsung dua sesi dan diikuti 320 desa penerima BKKD.
“Segera lakukan perencanaan teknis, kami siap mendampingi. Karena penyaluran BKKD di 2025 tinggal tiga bulan lagi,” tandasnya. (Red)
