BOJONEGORO _ Radarfakta.com // Bojonegoro selama ini dikenal sebagai kabupaten dengan kekuatan fiskal yang luar biasa. Namun, di balik angka-angka fantastis dalam APBD kita, tersimpan sebuah ironi besar: sulitnya akses publik dalam memantau penggunaan anggaran di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketika keran informasi tersumbat, maka aroma penyimpangan biasanya mulai tercium.
Beberapa waktu lalu, salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal mengungkapkan kegelisahan yang sama. Mereka mengeluhkan betapa “eksklusifnya” data serapan anggaran di beberapa dinas. Dokumen yang seharusnya menjadi konsumsi publik seolah-olah berubah menjadi rahasia negara yang dijaga ketat.
Mengapa ini berbahaya? Ada beberapa alasan mendasar:
Potensi Anggaran Siluman: Tanpa pengawasan mata rakyat, program-program yang tidak mendesak atau bahkan fiktif bisa dengan mudah terselip dalam laporan akhir tahun.
Lemahnya Akuntabilitas: Pejabat publik akan merasa “nyaman” tanpa tekanan jika tahu bahwa setiap rupiah yang mereka kelola tidak dipelototi oleh konstituennya.
Korupsi di Balik Meja: Ketertutupan adalah nutrisi utama bagi praktik gratifikasi dan mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa.
Sejauh ini, keterbukaan informasi di Bojonegoro seringkali hanya terjebak pada formalitas. Memajang total pagu anggaran di depan kantor dinas tentu belum cukup.
Publik butuh rincian: Untuk apa? Siapa pemenangnya?
Dan bagaimana dampaknya?
Jika pemerintah daerah memang bersih, seharusnya tidak ada alasan untuk alergi terhadap pengawasan masyarakat.
Sebaliknya, menutup diri hanya akan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik meja-meja birokrasi.
Bojonegoro tidak butuh sekadar predikat kabupaten kaya; kita butuh sistem yang sehat. Anggaran OPD adalah uang rakyat, dan rakyat berhak tahu ke mana setiap peraknya mengalir.
Jangan sampai kekayaan daerah ini hanya menjadi “bancakan” oknum karena lemahnya kontrol sosial.Sudah saatnya Pemkab Bojonegoro merobohkan tembok tebal informasi ini sebelum potensi penyelewengan berubah menjadi skandal yang merugikan kita semua. (Red)
