BOJONEGORO _ RADARFAKTA.COM // Bojonegoro sering kali dijuluki sebagai “lumbung energi” nasional. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melimpah dan kapasitas fiskal yang membuat daerah lain iri, Bojonegoro seharusnya menjadi rujukan nasional dalam pembangunan sumber daya manusia.
Namun, sebuah data pahit menyeruak ke permukaan: 5.610 anak di Bojonegoro ternyata tidak bersekolah. Angka ini bukan sekadar deretan digit di atas kertas statistik. Ini adalah tamparan keras bagi wajah pembangunan daerah.
Di tengah gemuruh mesin pengeboran minyak dan pembangunan infrastruktur fisik yang masif, ribuan masa depan anak bangsa justru tercecer dan terabaikan dari sistem pendidikan formal.
Sangat ironis ketika sebuah daerah yang memiliki kemampuan finansial tinggi justru gagal menjamin hak dasar warganya.
Persoalan ini memicu pertanyaan mendasar: Ke mana aliran dana pembangunan itu bermuara?
Jika anggaran tersedia, maka masalahnya bukan lagi soal ketersediaan uang, melainkan soal prioritas. Kita melihat jalanan mulus hingga ke pelosok desa dan gedung-gedung pemerintahan yang megah.
Namun, apalah arti beton yang kokoh jika mental dan intelektualitas generasi mudanya keropos karena putus sekolah?Akar Persoalan: Lebih dari Sekadar Biaya
Munculnya angka 5.610 anak tidak sekolah mengindikasikan adanya sumbatan sistemik yang belum terurai. Masalahnya mungkin melampaui sekadar biaya SPP gratis. Ada beberapa kemungkinan penyebab yang harus dibedah:
Aksesibilitas Geografis: Masih adanya wilayah yang sulit menjangkau sekolah menengah.
Faktor Ekonomi Keluarga: Meskipun sekolah gratis, biaya hidup, transportasi, dan kebutuhan penunjang lainnya tetap menjepit warga miskin.
Kesenangan Sesaat: Daya tarik bekerja kasar di sektor informal demi uang cepat seringkali lebih menggoda dibanding duduk di bangku kelas.
“Membangun gedung sekolah itu mudah bagi daerah sekaya Bojonegoro. Namun, memastikan setiap anak tetap duduk di bangku sekolah hingga tuntas membutuhkan keberpihakan politik yang nyata, bukan sekadar program seremonial.”
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak boleh berlindung di balik angka pertumbuhan ekonomi jika pendidikan masih compang-camping.
Dibutuhkan langkah konkret: validasi data by name by address, intervensi sosial yang menyasar keluarga rentan, hingga sinergi nyata dengan sektor migas untuk memastikan dana CSR benar-benar difokuskan pada pengentasan anak putus sekolah.
Kemakmuran Bojonegoro akan terasa hambar jika hanya dinikmati dalam bentuk fisik, sementara ribuan anak-anaknya kehilangan harapan. 5.610 anak ini adalah pengingat bahwa pembangunan tanpa pendidikan adalah pertumbuhan tanpa jiwa.
Jangan sampai di masa depan, warga lokal hanya menjadi penonton di rumah sendiri karena kalah bersaing secara intelektual di tengah kekayaan alam yang mereka miliki.
Saatnya pemerintah daerah berhenti berpuas diri dengan angka PAD dan mulai melihat ke dalam mata ribuan anak yang hari ini tidak bisa memegang buku karena sistem yang gagal merangkul mereka. (Red)
