BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (LSM PIPRB) di bawah komando ketuanya, Manan, memastikan diri akan hadir dalam agenda dialog interaktif “Sapa Bupati” Edisi VI yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Kehadiran elemen masyarakat ini bukan sekadar formalitas, melainkan membawa misi penting untuk mempertanyakan secara langsung transparansi dan realisasi proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) rigid jalan cor tahun anggaran APBD 2025 kepada Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono.
Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 September 2026, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB di Pendopo Malowopati Kabupaten Bojonegoro ini mengusung tema “Menata Kota, Memudahkan Warga”. Namun, bagi LSM PIPRB, penataan kota dan daerah harus sejalan dengan kualitas infrastruktur di tingkat pedesaan yang bersumber dari uang rakyat.
Ketua LSM PIPRB, Manan, menegaskan bahwa pihaknya akan memanfaatkan ruang dialog publik ini untuk mempertanyakan berbagai persoalan krusial di lapangan, khususnya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, lambatnya progres, hingga transparansi anggaran pada proyek BKKD pembangunan jalan cor rigid beton yang digelontorkan melalui APBD 2025.
“Tema ‘Menata Kota, Memudahkan Warga’ tentu sangat baik. Tapi kita harus ingat bahwa pembangunan yang merata juga mencakup pengawasan ketat terhadap proyek BKKD rigid beton di desa-desa yang menggunakan anggaran besar dari APBD 2025. Kami akan hadir langsung di Pendopo Malowopati untuk meminta kejelasan dan ketegasan dari Bupati Setyo Wahono,” tegas Manan Selasa 01/09/2026.
“Sebenarnya yang ingin kami tanyakan dalam sapa Bupati ini adalah permohonan Audiensi, yang sudah kami kirim ke mas Bupati pada tanggal 06 April 2026 yang lalu tentang evaluasi BKKD tahun 2025, yang mana dari anggaran 806M dari APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, yang saya prediksi 70%-80%nya untuk pembangunan jalan rigid beton, yang sampai dengan sekarang ini belum ada jawaban” jelas Mbah Manan sapaan akrabnya.
LSM PIPRB menilai, sektor infrastruktur jalan desa melalui skema BKKD sering kali menjadi sorotan publik karena rentan terhadap potensi penyimpangan kualitas maupun administrasi. Melalui forum resmi “Sapa Bupati” ini, masyarakat mendesak agar pemerintah kabupaten tidak menutup mata dan bersikap terbuka terhadap temuan-temuan di lapangan.
Kehadiran LSM PIPRB di Pendopo Malowopati diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama dalam forum dialog interaktif tersebut, mengingat konsistensi lembaga ini dalam mengawal transparansi anggaran dan akuntabilitas publik di Bojonegoro.
Publik kini menanti jawaban dan langkah kongkrit dari Bupati H. Setyo Wahono dalam merespons pertanyaan tajam seputar proyek infrastruktur strategis tahun 2025 tersebut.
Penulis: Teguh H
Editor: Redaksi
