Oleh: Redaksi
BOJONEGORO _ Radarfakta com Dalam sebuah negara demokrasi, komunikasi antara pemimpin dan rakyat adalah oksigen bagi jalannya pemerintahan yang sehat.
Namun, belakangan ini kita sering disuguhi pemandangan yang ironis: pejabat publik yang mendadak “sariawan” atau melangkah seribu saat dicecar pertanyaan oleh wartawan. Fenomena enggan berkomentar ini bukan sekadar masalah teknis komunikasi, melainkan sinyal merah bagi keterbukaan informasi.
Benteng di balik kata “No coment.
Istilah no comment, atau sekadar lambaian tangan menolak wawancara, kini menjadi tameng favorit. Padahal, wartawan yang hadir dengan mikrofon dan kamera bukanlah musuh; mereka adalah corong rakyat.
Ketika seorang pejabat menolak memberikan penjelasan atas sebuah kebijakan atau dugaan penyimpangan, mereka sebenarnya sedang memutus rantai pertanggungjawaban kepada publik.
Mengapa fenomena ini marak terjadi? Ada beberapa kemungkinan:
• Alergi Kritik: Banyak pejabat yang hanya siap tampil saat seremoni atau pemberitaan positif, namun gagap saat harus menjawab isu sensitif.
• Manajemen Krisis yang Buruk: Ketakutan akan salah ucap seringkali membuat mereka memilih bungkam, tanpa menyadari bahwa diamnya mereka justru melahirkan spekulasi liar.
• Eksklusivitas Kekuasaan: Adanya perasaan bahwa mereka tidak perlu menjelaskan apa pun kepada rakyat selama kursi jabatan masih aman di tangan.
Media bukan sekedar pelengkap
Media massa memiliki mandat konstitusional untuk melakukan fungsi kontrol sosial. Saat pejabat enggan berkomentar, mereka tidak hanya menghambat kerja jurnalis, tetapi juga merampas hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang jernih dan berimbang..
“Pejabat publik dibayar oleh pajak rakyat. Maka, setiap keringat dan rupiah yang digunakan harus bisa dijelaskan di depan publik, bukan disembunyikan di balik pintu rapat yang tertutup rapat.”
Dampak hilangnya kepercayaan
Jika pola “bungkam” ini terus dipelihara, jangan salahkan masyarakat jika tingkat kepercayaan (public trust) merosot tajam. Ruang kosong informasi yang ditinggalkan oleh pejabat akan diisi oleh hoaks dan disinformasi di media sosial.
Pada akhirnya, yang rugi adalah pemerintah itu sendiri, karena program-programnya akan dipandang dengan penuh kecurigaan.
Kesimpulan: Sudah saatnya pejabat kita menyadari bahwa transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Menghadapi “corong rakyat” dengan argumen yang kuat dan jujur jauh lebih terhormat daripada lari menghindari kejaran pertanyaan. Karena di balik mikrofon wartawan, ada jutaan pasang telinga rakyat yang menunggu jawaban. (Red)
