BOJONEGORO – RADARFAKTA.COM // Isu mengenai pencabutan laporan dugaan penyimpangan proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Klino, Kecamatan Sekar, akhirnya terbantah. Inisial R, selaku pelapor, memberikan pernyataan tegas bahwa dirinya tetap konsisten mengawal kasus tersebut di jalur hukum.
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (04/05/2026), R menegaskan bahwa kabar yang beredar mengenai penghentian laporannya hanyalah isapan jempol belaka.
R memastikan bahwa laporan yang ia layangkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dan beberapa Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya beberapa hari lalu masih terus berjalan.
“Saya tidak mencabut laporan, itu hanya isu. Bahkan, kita akan lanjut ke laporan kedua terkait APBDes,” tegas R kepada awak media.
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa investigasi yang dilakukan pihaknya berkembang dari sekadar proyek fisik BKKD menuju cakupan yang lebih luas, yakni seluruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Klino.
Tidak hanya sekadar membantah isu, R menunjukkan keseriusannya dengan berencana mendatangi kembali kantor korps Adhyaksa dalam waktu dekat. Ia ingin memastikan bahwa aduannya ditindaklanjuti secara serius oleh jaksa penyidik.
“Bahkan besok Rabu, saya akan datang ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro dengan beberapa masyarakat desa klino untuk menanyakan terkait perkembangan laporan saya,” tambahnya.
Langkah R ini merupakan tindak lanjut dari laporan pertamanya mengenai pengerjaan proyek infrastruktur BKKD di Desa Klino, Kecamatan Sekar, yang diduga bermasalah. Dengan munculnya rencana laporan kedua, tekanan publik terhadap transparansi tata kelola anggaran di desa tersebut diprediksi akan semakin meningkat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro belum memberikan keterangan resmi terkait status terkini dari laporan yang diajukan oleh R. (Guh/Red)
