BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (LSM PIPRB) menagih kejelasan surat permohonan audiensi terkait proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 yang menelan anggaran fantastis hingga Rp806 miliar.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LSM PIPRB, Manan, saat hadir dalam program “Sapa Bupati” yang digelar di Pendopo Malowopati Kabupaten Bojonegoro, Kamis (03/09/2026).
Di hadapan Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, Manan secara terbuka mempertanyakan tindak lanjut surat yang telah dilayangkan lembaganya sejak beberapa bulan lalu.
”Di tanggal 6 April lalu kami mengirimkan surat audiensi kepada Bupati, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Kalau memang tidak disetujui, kami minta surat balasan,” tegas Manan saat memberikan intervensi dalam acara tersebut.
Kendati melayangkan kritik tajam terkait mandeknya respons birokrasi, Manan menegaskan bahwa lembaganya tidak bermaksud menghalang-halangi pembangunan. Ia menyatakan bahwa LSM PIPRB pada prinsipnya sangat mendukung program BKKD demi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan.
”Sebenarnya kami sangat mendukung adanya program BKKD karena bisa mensejahterakan masyarakat pedesaan,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono memberikan respon terbuka. Ia menduga belum tersampaikannya atau lambatnya penanganan surat audiensi tersebut lantaran faktor administratif yang terlewat di tengah padatnya agenda pemerintahan.
”Saya kok kelewat, biasanya kalau urusan audiensi selalu saya respon. Mungkin nanti segera kami jadwalkan untuk audiensi, kita ngobrol secara langsung,” ucap Bupati Setyo Wahono di hadapan peserta program Sapa Bupati.
Dengan adanya komitmen langsung dari kepala daerah tersebut, pihak LSM PIPRB berharap agenda pertemuan tatap muka dan dialog terbuka mengenai transparansi anggaran proyek BKKD senilai Rp806 miliar itu dapat segera terealisasi dalam waktu dekat. (Guh/Red)
