BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Proyek pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Dander di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tengah sisa waktu kontrak yang semakin mepet —tinggal 35 hari lagi— progres pengerjaan di lapangan dilaporkan baru mencapai sekitar 58 persen.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan fisik ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 dengan nilai kontrak yang cukup besar, yakni Rp3.164.172.700,-. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Tugas Langit dan didampingi konsultan pengawas CV. Abdi Rama, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 140 hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Juli 2026.
Saat dikonfirmasi di lokasi proyek pada Senin (09/11/2026), pelaksana proyek mengakui bahwa progres fisik saat ini baru berada di angka 58%. Ia berdalih telah menginstruksikan para pekerja untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD), namun imbauan tersebut kerap diabaikan oleh para pekerja.
”Terkait APD sudah saya kasih tahu, tak suruh memakai tapi ya enggak pernah dihiraukan. Untuk pekerjaan sekitar 58%, dan mandornya tak suruh menambah pekerja lagi,” ujar pelaksana proyek di lokasi.
Ia juga menambahkan bahwa pihak kontraktor sempat dipanggil oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro untuk menghadiri rapat evaluasi khusus proyek-proyek yang mengalami keterlambatan.
”Kemarin juga habis rapat dengan Dinas PU SDA terkait proyek-proyek yang terlambat. Kalau proyeknya aman atau tidak terlambat, ya enggak ikut rapat,” imbuhnya.
Menindaklanjuti kondisi krusial ini, upaya konfirmasi telah dilayangkan kepada Kepala Bidang (Kabid) PU SDA Kabupaten Bojonegoro, Raditya Bismoko. Sejumlah pertanyaan kritis diajukan mengingat waktu efektif pelaksanaan yang kian menipis:
1. Skema Sanksi atau Pemutusan Kontrak: Bagaimana proyeksi Dinas PU SDA jika pekerjaan ini tidak selesai tepat waktu? Apakah disiapkan skema pemberian kesempatan dengan denda keterlambatan (1/1000 per hari dari nilai kontrak/sisa kontrak) sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa, atau justru opsi pemutusan kontrak?
2. Tindakan Tegas (Surat Peringatan): Apakah pihak dinas sudah menerbitkan Surat Peringatan (SP) kepada kontraktor pelaksana mengingat sisa waktu efektif yang semakin singkat?
Namun, hingga berita ini dinaikkan, pihak Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro belum memberikan jawaban atau tanggapan resmi terkait persoalan tersebut.
Masyarakat dan berbagai pihak kini mendesak instansi terkait agar lebih ketat melakukan pengawasan, mengingat proyek miliaran rupiah dari uang rakyat ini harus diselesaikan tepat mutu dan tepat waktu demi kepentingan sektor pertanian setempat. (Guh/Red)
