BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Pelaksanaan proyek pengerukan embung milik Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, mendadak jadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan praktik pemungutan liar (pungli) atas alokasi material tanah hasil galian embung tersebut.
Berdasarkan penelusuran media ini, material tanah galian tanah bekas embung tersebut diduga kuat diperjualbelikan kepada warga atau pihak luar dengan tarif sebesar Rp50.000 per rit (per truk).
Pengakuan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu warga pengambil material bernisial NR. Melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin (09/11/2026), NR mengakui adanya transaksi pembayaran uang kontribusi tanah galian tersebut.
”Untuk sementara untuk memenuhi fasilitas umum dulu bapak, Saya bayar ongkos gedongnya per rit 50rb bapak,” tulis NR saat dikonfirmasi wartawan.
Ketika ditanya lebih lanjut ke mana aliran dana Rp50.000 per rit tersebut disetorkan, NR mengungkapkan bahwa transaksi pembayaran itu diserahkan secara tunai di lapangan kepada pengemudi armada.
”Saya bayar di sopir truck-nya, di lapangan mojoranu ada 100 rit lebih” tambah NR singkat.
Berbenturan dengan Anggaran APBD
Praktik pengutipan uang “ganti solar” atau “biaya angkut/gedong” ini menuai tanda tanya besar dari berbagai kalangan.
Pasalnya, setiap proyek pengerukan maupun normalisasi embung yang dikerjakan oleh Dinas PU SDA Bojonegoro umumnya telah memiliki alokasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sesuai ketentuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB), operasional alat berat, bahan bakar minyak (BBM/solar), hingga honorarium operator dan pengemudi truk telah ditanggung oleh negara secara mutlak.
Pengutipan uang tambahan dari pihak luar sekalipun dengan dalih peruntukan Fasilitas Umum (Fasum) potensial mengarah pada tindakan Pungutan Liar (Pungli) dan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas indikasi penyalahgunaan kewenangan serta gratifikasi.
Guna menguji perimbangan berita (cover both sides), wartawan telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, terkait maraknya isu jual beli material tanah galian senilai Rp50.000 per truk di Desa Mojoranu ini.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro belum merespons maupun memberikan keterangan resmi terkait legalitas pengutipan uang tersebut maupun operasional BOK di lokasi pengerukan.
Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Unsur: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Korelasi Kasus: Jika uang Rp50.000 per rit tersebut masuk ke kantong pribadi oknum (baik pelaksana proyek, sopir, atau pihak dinas) dan tidak disetorkan sebagai penerimaan resmi daerah, maka negara dirugikan secara materil dan non-materil (hilangnya potensi pendapatan daerah dari material galian).
Pasal 3 UU Tipikor (Penyalahgunaan Kewenangan):
Unsur: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.
Korelasi Kasus: Pejabat atau pelaksana proyek yang membiarkan atau melegitimasi penarikan uang berdalih “fasum” tanpa regulasi yang sah dapat dijerat dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan.
Tim investigasi pers terus mengawal persoalan ini untuk memastikan pengelolaan aset tanah negara berjalan transparan dan terbebas dari praktik pungli. (Guh/Red)
