BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Publik Kabupaten Bojonegoro kembali menyoroti sikap dan prioritas kinerja Bupati Setyo Wahono. Di tengah keaktifannya menerima kunjungan figur publik, sorotan tajam justru diarahkan pada lambannya respons pemerintah kabupaten terhadap persoalan transparansi anggaran yang diajukan oleh elemen masyarakat.
Berdasarkan penelusuran pada akun TikTok resmi @setyowahono seminggu yang lalu, Bupati Setyo Wahono tampak hangat menerima audiensi Finalis Miss Luxury Kids Muslimah Indonesia 2026, Ananda Inara Zhafira Maritza, di kantor Pemkab Bojonegoro.
Dalam unggahan tersebut, sang bupati memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
Kendati demikian, apresiasi hangat ini memantik kontras di tengah masyarakat, khususnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PIPRB. Pasalnya, surat resmi permohonan audiensi yang dilayangkan oleh LSM PIPRB sejak 18 April lalu terkait polemik dan evaluasi proyek Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 hingga kini dinilai mandek tanpa kejelasan.
Warga dan pihak LSM menyayangkan sikap tertutup pemerintah. Padahal, persoalan ini sempat ditanyakan secara langsung kepada Bupati Bojonegoro dalam agenda interaktif “Sapa Bupati” pada bulan September lalu. Namun, hingga detik ini, belum ada jawaban maupun tindak lanjut konkret dari pihak eksekutif.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar sekaligus spekulasi miring di tengah masyarakat Bojonegoro. Sejumlah warga mulai melontarkan kritik pedas, mempertanyakan apakah pihak Pemkab sengaja mengulur waktu atau takut borok pengelolaan proyek BKKD tahun 2025 terbongkar ke publik.
“Apakah Pemkab Bojonegoro takut borok proyek BKKD tahun 2025 terbongkar ke permukaan?” ujar salah satu perwakilan warga dengan nada geram.
Sementara itu ketua lembaga swadaya masyarakat perkumpulan independen peduli rakyat Bojonegoro (LSM PIPRB) manan, memberi tanggapan bahwa siap sewaktu waktu audensi dengan pemkab Bojonegoro.
“Sampai saat ini pun, kalau masih memungkinkan untuk diadakannya audiensi, kami dan tim selalu siap.
Karena semua itu kami lakukan demi program BKKD untuk memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan swakelola, pemberdayaan dan padat karya” kata mbah Manan sapaan akrabnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Bojonegoro maupun instansi terkait masih belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan belum diresponnya surat audiensi dari LSM PIPRB tersebut.
Masyarakat mendesak agar transparansi anggaran daerah dikedepankan dengan porsi perhatian yang sama seriusnya seperti agenda seremonial. (Guh/Red)
