BOJONEGORO _ RADARFAKTA.COM // Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa media massa memegang peran strategis berdimensi ganda, yakni sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pilar kontrol sosial dalam mengawal percepatan pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Setyo Wahono dalam acara Silaturahmi dan Peningkatan Kapasitas Mutu Jurnalis Bojonegoro yang berlangsung di Griya Dharma Kusuma, Senin (9/11/2026).
Di hadapan para insan pers, Setyo Wahono menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi wartawan yang selama ini konsisten mengawasi program-program pemerintah serta menyuarakan berbagai persoalan riil di tengah masyarakat. Ia bahkan secara terbuka menyatakan tidak pernah membatasi ruang gerak maupun kritik dari kalangan jurnalis.
”Teman-teman media adalah mitra, sekaligus mata dan telinga saya. Saya tidak pernah melarang wartawan menyampaikan kritik. Justru kritik berdasarkan fakta sangat dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Setyo Wahono.
Meski demikian, Bupati mengingatkan agar para jurnalis senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Menurutnya, kerja jurnalistik tidak sekadar mengambil gambar dan mengunggah berita, melainkan menuntut kemampuan investigasi mendalam, verifikasi data yang ketat, penyusunan narasi yang objektif, serta pembuatan judul berita yang akurat sesuai fakta. Ia juga secara tegas mengingatkan agar wartawan menghindari praktik menyalin berita (copy-paste) tanpa melakukan peliputan mandiri maupun pengembangan informasi.
Guna menjawab tantangan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dinilai menjadi langkah krusial di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini.
Komitmen PT ADS Dukung Profesionalisme Lewat UKW
Langkah konkret untuk menjawab kebutuhan peningkatan mutu jurnalis turut disampaikan oleh Direktur PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), Mohammad Kundhori. Pihaknya menyatakan komitmen penuh perusahaan dalam mendukung peningkatan profesionalisme dan kapasitas wartawan di Kabupaten Bojonegoro.
Sebagai wujud nyata, PT ADS menyiapkan program fasilitasi UKW dengan menggandeng Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).
Rencana strategis ini sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro.
Pada tahap awal, PT ADS mengalokasikan 20 kuota peserta, yang penyesuaian jumlahnya akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran berjalan. Kendati demikian, program ini membuka peluang untuk dilanjutkan pada gelombang berikutnya apabila animo dan antusiasme jurnalis tinggi.
Kundhori juga menekankan bahwa jalinan kerja sama antara korporasi dan media tidak boleh mereduksi independensi maupun fungsi kontrol sosial pers.
”Kami ingin kegiatan ini benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi rekan-rekan media. Tetapi jangan sampai karena adanya kegiatan bersama, justru menghilangkan fungsi media dalam menjalankan tugas jurnalistik dan kontrol sosial,” tegas Kundhori.
Selain program UKW, PT ADS berencana memperluas ruang komunikasi inklusif bagi seluruh media di Bojonegoro, termasuk merangkul media yang belum tercatat sebagai mitra pemda.
Proses pendataan ini nantinya akan dikoordinasikan secara terpadu melalui Dinas Kominfo agar kanal penyampaian aspirasi insan pers berjalan lebih transparan dan terbuka.
Penekanan Transparansi Pengelolaan Anggaran
Dalam momentum yang sama, Bupati Setyo Wahono turut memberikan arahan khusus kepada jajaran PT ADS agar senantiasa mengelola program dan anggaran perusahaan termasuk dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara transparan, objektif, dan profesional.
Bupati berharap setiap program korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel serta memberikan multiplier effect yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Kegiatan silaturahmi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan komunikasi konstruktif antara pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (PT ADS), dan seluruh insan pers di Kabupaten Bojonegoro demi mewujudkan tata kelola daerah yang transparan dan akuntabel. (Red)
