MADIUN// RADARFAKTA.COM -Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kab.Madiun menghadirkan program KLIK di wilayah Madiun dan sekitarnya sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan berusaha. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi, memperkuat kepatuhan administrasi perusahaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kegiatan tersebut, fokus utama sosialisasi diarahkan pada pemahaman perizinan di bidang ketenagakerjaan serta kepatuhan terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kedua aspek tersebut dinilai penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan secara tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perwakilan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Zurkarnain Qo’id Basuki, S.Kom., M.T., menjelaskan bahwa penyelenggaraan program KLIK merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar semakin memahami kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha.
Menurutnya, peningkatan pemahaman terhadap perizinan berusaha dan kepatuhan pelaporan investasi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Tujuan kami menyelenggarakan kegiatan ini salah satunya adalah meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, terutama dalam hal perizinan berusaha. Kali ini kami menitikberatkan pada perizinan ketenagakerjaan serta kepatuhan terhadap LKPM,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui kegiatan tersebut pemerintah berharap pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya secara lebih baik sehingga tidak mengalami kendala dalam proses perizinan maupun pelaporan kegiatan investasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, panitia mengundang sekitar 100 pelaku usaha yang berasal dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, serta Kabupaten Nganjuk.
Peserta kegiatan diprioritaskan dari kalangan pelaku usaha besar, yakni perusahaan yang memiliki nilai rencana investasi di atas Rp10 miliar. Langkah tersebut dilakukan karena pelaku usaha besar memiliki kontribusi strategis terhadap peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, yakni Edi Santoso, serta praktisi usaha Kartini Setiawati.
Kehadiran narasumber dari unsur pemerintah dan praktisi diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai ketentuan perizinan, kewajiban ketenagakerjaan, hingga mekanisme pelaporan LKPM.
Tidak hanya sebatas penyampaian materi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan investasi.
Dalam pemaparannya, Zurkarnain menyampaikan bahwa target realisasi investasi Jawa Timur pada tahun 2026 mencapai Rp147,7 triliun.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, realisasi investasi Jawa Timur hingga September 2026 telah mencapai sekitar Rp110,5 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif terhadap target investasi yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah masih terus mendorong berbagai upaya agar realisasi investasi dapat meningkat hingga akhir tahun.
Melalui program KLIK, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha yang memahami kewajiban perizinan serta pelaporan investasi sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan gambaran target investasi di wilayah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk.
Berdasarkan keterangan narasumber, target investasi Kabupaten Madiun berada pada kisaran Rp800 miliar, sedangkan Kota Madiun sekitar Rp400 miliar. Adapun target Kabupaten Nganjuk juga menjadi bagian dari pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Untuk capaian realisasi investasi ketiga wilayah tersebut hingga September 2026, narasumber menyebutkan angka sekitar Rp1,1 triliun secara keseluruhan.
Meski demikian, rincian persentase capaian masing-masing daerah terhadap target tahun 2026 masih perlu dipastikan kembali berdasarkan data resmi yang telah diperbarui.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kegiatan ini juga ingin mengetahui secara langsung berbagai hambatan yang dialami pelaku usaha, termasuk persoalan perizinan, administrasi investasi, ketenagakerjaan, maupun kewajiban pelaporan LKPM.
Selain sosialisasi, kegiatan KLIK juga menghadirkan sesi fasilitasi yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan persoalan secara lebih mendalam.
Melalui sesi tersebut, peserta dapat berdiskusi langsung dengan narasumber dan pihak terkait mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perizinan maupun pelaksanaan kegiatan investasi.
Pendekatan fasilitasi ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dialami perusahaan, sehingga pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnis dan meningkatkan kapasitas produksinya.
Pemerintah juga berharap semakin banyak investasi yang masuk ke Jawa Timur, khususnya di wilayah Madiun dan Nganjuk, sehingga mampu membuka peluang kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, melalui kegiatan ini berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait perizinan berusaha, dapat dibantu dan diselesaikan. Dengan demikian, ke depan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan investasinya dengan lebih baik,” menjadi semangat yang disampaikan dalam pelaksanaan program tersebut.
Program KLIK menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Peningkatan kepatuhan terhadap perizinan berusaha dan LKPM tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dengan semakin meningkatnya investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat terus terjaga, sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Melalui pendampingan dan fasilitasi secara berkelanjutan, pemerintah optimistis pelaku usaha di Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk mampu berkembang lebih optimal serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian target investasi Jawa Timur pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
Program KLIK pun diharapkan menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun iklim investasi yang kondusif, memperkuat kepatuhan, serta mendorong kemajuan ekonomi daerah.
acara di hadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun dan 100 pelaku usaha.
(MT/TIA/RED)
