Bojonegoro – Radarfakta. Setelah ramai pemberitaan terkait aktivitas inspeksi mendadak (sidak) oleh Komisi D DPRD Bojonegoro, kini muncul gelombang sorotan kritis terhadap kinerja para wakil rakyat tersebut.
Aksi sidak yang seharusnya menjadi bentuk pengawasan publik justru dinilai sebagian kalangan hanya sebatas tontonan pencitraan di depan kamera, tanpa menghasilkan langkah substansial di lapangan.
Sejumlah sumber menyebutkan, keberanian anggota dewan untuk melakukan sidak tampak selektif. Beberapa proyek yang diketahui melibatkan dan memiliki kedekatan dengan internal DPRD, justru tak tersentuh inspeksi.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar tentang integritas fungsi pengawasan legislatif.
Lebih jauh, beredar rumor di kalangan kontraktor bahwa setiap kegiatan sidak kerap diiringi dengan adanya “kontribusi tambahan” yang diminta pihak tertentu, dengan alasan yang tidak jelas.
informasi yang berkembang menyebutkan, besaran kontribusi tersebut bahkan mencapai puluhan juta rupiah, sekitar Rp25 juta per proyek.
Meski belum ada klarifikasi resmi dari pihak Komisi D maupun Sekretariat DPRD, rumor ini sudah cukup mengguncang persepsi publik.
Jika benar adanya, praktik semacam itu bukan hanya mencoreng kredibilitas lembaga, tetapi juga membebani kontraktor dan membuka ruang penyimpangan baru dalam pelaksanaan proyek daerah.
Publik kini menanti sikap tegas dari pimpinan DPRD dan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah tudingan ini sekadar isu liar atau justru cerminan dari realitas yang selama ini disembunyikan di balik panggung sidak yang penuh sorot kamera. (Red)
