BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja evaluasi capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rumah sakit daerah sebagai bagian dari pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H., ini membahas realisasi anggaran, indikator kesehatan, hingga kendala pelayanan publik. Ahmad Supriyanto menegaskan pembahasan dilakukan secara menyeluruh tanpa dibatasi waktu agar evaluasi berjalan maksimal.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro, Ninik Susmiati, melaporkan realisasi belanja Dinkes per 9 November 2026 baru mencapai Rp511,257 miliar atau 64,2 persen dari total anggaran Rp796,297 miliar setelah P-APBD.
Rendahnya serapan disebabkan banyaknya proyek tambahan yang masih berjalan dan ditargetkan selesai 14 Desember 2026. Dinkes berkomitmen mengejar target serapan minimal 90 persen hingga akhir tahun.
Selain anggaran, rapat menyoroti sejumlah indikator kinerja utama kesehatan:
Angka Kematian Ibu (AKI): Tercatat 7 kasus (melebihi target maksimal 5 kasus).
Ibu Hamil KEK: Masih 14 persen (di atas ambang ideal 10 persen), dipicu salah satunya oleh pernikahan dini.
Stunting: Capaian penimbangan lapangan sebesar 1,77 persen, namun masih terdapat perbedaan dengan data survei nasional (12 persen) yang memerlukan klarifikasi metodologi.
Angka Kematian Bayi & IKS: AKB tercatat 25 kasus (di bawah batas target 75 kasus) dan Indeks Keluarga Sehat mencapai 0,81 (melampaui target 0,70).
Komisi C DPRD Bojonegoro menekankan agar alokasi belanja pada RAPBD 2027 mendatang tidak hanya berfokus pada daya serap anggaran, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan masyarakat. (Red)
