BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Gelombang keluhan datang dari para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan adanya pemotongan gaji yang cukup drastis di tengah tuntutan kerja yang tinggi. Kebijakan ini dikaitkan dengan penyesuaian Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait rasio jumlah penerima manfaat (PM) dengan jumlah relawan dapur.
Keluhan ini dirasakan langsung oleh seorang relawan SPPG berinisial W di Kecamatan Balen. Ia menyebutkan bahwa honor harian yang sebelumnya diterima sebesar Rp110.000 kini terpangkas drastis menjadi tinggal Rp50.000 per hari.
Menurut W, pihak dapur sempat memberikan dua pilihan sulit kepada para pekerja sebelum kebijakan ini diterapkan.
”Di tempat saya bukan relawannya yang dikurangi, tapi gajinya. Karena kemarin disuruh memilih antara dipotong gaji atau pegawainya yang dikurangi. Kita sepakat gaji yang dikurangi, karena kalau pegawai yang dikurangi otomatis pekerjaan kita yang bertambah banyak,” ujar W saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).
Nasib serupa juga dialami oleh pegawai SPPG di Kecamatan Dander berinisial L. Ia menyatakan bahwa honor yang diterimanya kini anjlok menjadi Rp75.000, dari yang sebelumnya mentereng di angka Rp125.000.
Sementara itu, variasi kebijakan penyesuaian juga terjadi di wilayah lain. Eni, seorang relawan di Kecamatan Kapas, mengungkapkan bahwa di wilayahnya belum ada pemotongan nominal gaji secara langsung, namun skema kerja diubah total menggunakan sistem rolling (bergiliran).
”Di tempat saya belum ada potongan, tapi ada rencana meski hanya Rp5.000. Tapi kerjanya di-rolling, seminggu tinggal masuk 2 hari,” ungkap Eni.
Menanggapi polemik di lapangan, salah satu pemilik SPPG di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro memberikan penjelasan. Ia mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut merujuk pada Lampiran I Juknis Pembiayaan Makan Bergizi (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan aturan tersebut, jumlah relawan ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat (PM). Sebagai contoh ilustrasi, jika jumlah PM sebanyak 2.000 orang sementara relawan yang ada sebelumnya sudah mencapai 47 orang, maka pihak dapur dihadapkan pada beberapa opsi penyesuaian:
1. Mengurangi jumlah relawan agar sesuai dengan batasan maksimal di dalam juknis.
2. Tidak mengurangi relawan, namun konsekuensi kelebihan honor yang tidak ditanggung oleh BGN harus ditanggung bersama dari alokasi gaji relawan yang ada.
3. Memberlakukan sistem shift (kerja bergiliran) untuk menyiasati batasan operasional.
Ketiga opsi tersebut kini mau tidak mau diterapkan oleh masing-masing dapur.
Pemilik SPPG Kalitidu tersebut juga menyayangkan dilema di tingkat pengelola antara aturan birokrasi dan realitas di lapangan.
”Sisi mana yang didahulukan oleh masing-masing mitra atau yayasan? Mengikuti juknis atau sisi kemanusiaan?” pungkasnya. (Guh/Red)
