Utama  

Borok Konstruksi Gedung DPRD Bojonegoro Rp77,8 Miliar Kembali Disorot: Plafon Ambrol Tak Sesuai Spesifikasi, Anggaran Perbaikan Disinyalir Jadi Ajang ‘Tambal Sulam’ Beruntun!

Deskripsi gambar

BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Polemik kualitas infrastruktur publik di Kabupaten Bojonegoro kembali memanas. Sorotan tajam kini mengarah pada proyek Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Tiara Multi Tehnik dengan nilai fantastis mencapai Rp77,8 miliar pada tahun 2022.

Pasalnya, setelah insiden ambrolnya atap dan plafon Gedung Paripurna seluas 25 x 5 meter pada 24 Desember 2025 lalu, kini proyek tersebut kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp900 juta untuk penanganan lanjutan.

​Berdasarkan penelusuran dokumen resmi, Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (PIPRB) sebelumnya telah melayangkan surat permohonan audit dengan seksama kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor 095/IV/PIPRB/XII/2025. Menanggapi aduan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jatim melalui surat nomor 12/B/S/DJPKN-V.PPID.SBY/HUM.02.06/02/2026 tertanggal 27 Februari 2026 menyatakan bahwa Tim Pemeriksa LKPD Tahun 2025 memandang perlu memantau upaya perbaikan atas kerusakan plafon tersebut.

BPK mencatat perhitungan nilai indikasi kerusakan plafon yang runtuh dari hasil identifikasi dokumen MC 100 dan Back Up Data mencapai sekitar Rp16.096.250. Kendati demikian, BPK menyebutkan bahwa pemeriksaan mendalam atas proyek 2022 tersebut sudah di luar lingkup pemeriksaan rutin LKPD 2025, namun dapat menjadi fokus uji petik pemeriksaan fisik selanjutnya.

​Temuan di lapangan justru semakin memperkuat dugaan adanya praktik pengerjaan asal-asalan.

Salah seorang pekerja bangunan yang ditemui pada Rabu, 18 November 2026, membeberkan fakta mengejutkan terkait kualitas pengerjaan proyek tersebut.

​”Pada pekerjaan tahun pertama itu kelihatannya tidak sesuai spesifikasi karena tidak ada aluminium foil-nya,” ungkap pekerja tersebut secara blak-blakan.

​Ia juga menambahkan bahwa pihak kontraktor mendesak penambahan tenaga kerja secara terburu-buru akibat tenggat waktu yang semakin mendesak.

​”Kontraktor memberikan arahan disuruh mencarikan pekerja sekitar 30 orang karena batas waktu tinggal sedikit,” tambahnya.

​Menanggapi carut-marut pengerjaan fisik pada bangunan representatif wakil rakyat tersebut, Ahli Konstruksi Bojonegoro, Kusprianto, ST, memberikan analisis teknis yang tajam.

Menurutnya, absennya material krusial seperti aluminium foil pada struktur atap dan plafon gedung pemerintahan merupakan bentuk pengabaian spesifikasi teknis yang sangat fatal.

​”Secara teknis konstruksi bangunan gedung bentang lebar seperti ruang paripurna DPRD, aluminium foil bukan sekadar pelapis tambahan, melainkan elemen esensial sebagai insulasi panas sekaligus penahan kelembaban (moisture barrier) serta proteksi sekunder rembesan air,” tegas Kusprianto, ST saat dimintai tanggapan.

​Kusprianto menjelaskan bahwa jika material tersebut sengaja dihilangkan atau tidak dipasang sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka ketahanan material plafon terhadap perubahan cuaca, kondensasi, dan tekanan angin akan menurun drastis.

Terlebih lagi, pola pengerjaan yang dikejar-kejar (rush job) dengan mengerahkan puluhan pekerja tambahan di pengujung kontrak berpotensi besar mengorbankan aspek kualitas kontrol (quality control), kerapian sambungan, hingga kekuatan struktur penggantung plafon.

​”Ketika mutu material dikurangi dan pengerjaan dilakukan terburu-buru tanpa pengawasan ketat, maka jangan heran jika terjadi kegagalan konstruksi berupa keruntuhan di kemudian hari. Alokasi anggaran ratusan juta di APBD 2026 untuk perbaikan ini harus diawasi secara ketat oleh penegak hukum dan lembaga pengawas independen agar tidak sekadar menjadi ‘proyek tambal sulam’ yang menghamburkan uang rakyat,” pungkasnya.

​Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bojonegoro, sekaligus menuntut ketegasan aparat penegak hukum serta auditor untuk mengusut tuntas potensi kerugian negara di balik ambrolnya fasilitas gedung dewan terhormat tersebut. (Guh/Red)

Deskripsi gambar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Deskripsi gambar



Deskripsi gambar