BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Proses pelaksanaan lelang proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan tajam. Mekanisme penentuan pemenang tender yang melibatkan tiga penyedia jasa yakni CV Wira Niaga, CV Khaisar, dan CV Tumbuh Kehendak Illahi diduga mengabaikan tahapan verifikasi administrasi secara terbuka.
Kejanggalan ini mencuat setelah salah satu peserta lelang, Kusprianto, ST, mengungkapkan bahwa dalam forum pertemuan tender, panitia Tim Pelaksana (Timlak) tidak melakukan pemeriksaan atau pembuktian keabsahan dokumen di hadapan para peserta.
“Lelang tidak ada verifikasi dokumen, pengumuman langsung pemenang. Acara tender dihadiri 3 CV. Segala kelengkapan administrasi dokumen yang terpenuhi tidak ada keterangan dari panitia lelang Timlak,” ujar Kusprianto saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (14/11/2026).
Mengacu Regulasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro terkait pedoman teknis pengadaan di desa, proses lelang wajib menjunjung tinggi prinsip transparan, terbuka, dan akuntabel.
Dalam alur resmi tahapan lelang di desa, panitia (Timlak) seharusnya menjalankan prosedur berurutan:
- Pemasukan dan Pembukaan Penawaran: Dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh peserta yang hadir.
- Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga: Timlak wajib memeriksa kelengkapan dan keabsahan syarat kualifikasi penyedia (seperti NIB, SBU, SIUJK, NPWP, serta pengalaman kerja sejenis) menggunakan sistem gugur atau pembobotan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
- Klarifikasi dan Negosiasi Teknis/Harga: Dilakukan terhadap penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis.
- Penetapan Pemenang dan Berita Acara: Seluruh rangkaian pembukaan, evaluasi, hingga penetapan pemenang wajib dituangkan dalam Berita Acara Hasil Lelang yang ditandatangani oleh Timlak serta saksi/perwakilan peserta.
Ketiadaan pembacaan hasil verifikasi administrasi secara terbuka menimbulkan tanda tanya besar mengenai dasar penilaian Timlak dalam menggugurkan dua peserta dan memenangkan satu CV lainnya.
Guna memastikan keberimbangan informasi dan mengklarifikasi dugaan prosedur yang tidak transparan tersebut, wartawan Radarfakta.com telah berupaya menghubungi Ketua Timlak proyek BKKD Desa Drokilo, Cipto Budi cahyono, yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun setempat.
Dalam pesan konfirmasi resmi yang dikirimkan, media ini mengajukan empat poin pertanyaan krusial terkait akuntabilitas proses lelang:
- Metode Evaluasi: Dasar penetapan pemenang di antara tiga peserta (CV Wira Niaga, CV Khaisar, dan CV Tumbuh Kehendak Illahi) apabila panitia tidak menggunakan sistem skoring atau pembobotan teknis dan harga.
- Validasi Kualifikasi: Cara Timlak memastikan seluruh peserta memenuhi syarat mutlak (NIB, SBU, SIUJK, NPWP, dan pengalaman kerja) tanpa adanya sesi verifikasi berkas secara terbuka.
- Transparansi Pemeriksaan: Apakah pemeriksaan dokumen dilakukan secara tertutup sebelum atau sesudah pertemuan, serta alasan tidak dibacakannya hasil verifikasi tersebut di hadapan peserta.
- Legalitas Berita Acara: Keberadaan Berita Acara seluruh tahapan lelang mulai dari pembukaan penawaran hingga penetapan pemenang yang ditandatangani panitia dan perwakilan peserta.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Ketua Timlak Cipto Budi cahyono belum memberikan jawaban maupun keterangan resmi atas konfirmasi yang dilayangkan. (Guh/Red)
