BOJONEGORO – RADARFAKTA.COM // Integritas Pemerintahan Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, kini tengah menjadi sorotan publik. Kabar miring mengenai dugaan keterlibatan anggota keluarga Kepala Desa serta perangkat desa dalam pusaran judi online (judol) mulai terkuak ke permukaan.
Informasi yang dihimpun dari sumber kredibel yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan bahwa praktik perjudian daring tersebut diduga melibatkan oknum perangkat desa (Kasun) hingga anggota keluarga inti Kepala Desa.
“Kalau kasus Judol Kasun itu sebenarnya angkanya kecil, Mas. Ada informasi lain yang lebih besar, yaitu anak Kepala Desa sendiri yang berprofesi sebagai dokter gigi berinisial F, diduga pernah berurusan dengan kasus serupa (judol),” ungkap sumber tersebut kepada awak media.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada kurun waktu tahun 2024 atau 2025. “Saya tidak begitu paham detail proses penyelesaian hukumnya bagaimana, tapi ada warga desa yang mengetahui persis kejadian itu,” tegasnya.
Menanggapi desas-desus yang semakin liar, Kepala Desa Sidomukti memberikan jawaban yang mengambang saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan WhatsApp. Awalnya, ia tampak kooperatif dengan mengajak awak media bertemu di kantor.
“Waalaikumsalam, ngapunten baru balas mas. Niku kabar sudah beberapa tahun lalu. Monggo mas nek ngersaaken mampir kantor, ngapunten suwun,” tulis tohir Kades Sidomukti dalam pesannya.
Namun, suasana berubah ketika kabar tersebut hendak dipublikasikan. Alih-alih memberikan ruang klarifikasi yang transparan, sang Kepala Desa justru mengirimkan pesan yang meminta agar pemberitaan tersebut dihentikan atau tidak diterbitkan.
“Ngapunten mas, di-cancel mawon (mohon maaf mas, dibatalkan saja),” pinta Kades melalui pesan singkat, yang kemudian memicu pertanyaan besar: Ada apa dengan berita tersebut?
Sikap kepala desa yang terkesan ingin “meredam” pemberitaan ini justru memperkuat spekulasi di masyarakat. Jika memang kasus tersebut adalah kabar lama yang sudah selesai secara hukum, mengapa ada upaya untuk meminta pembatalan berita?
Sebagai pejabat publik, transparansi merupakan kewajiban mutlak, terutama terkait isu sensitif seperti judi online yang saat ini sedang menjadi atensi serius dari Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum (APH). (Guh/Red)
