BOJONEGORO _ RADARFAKTA.COM // Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa identitas seorang informan atau whistleblower dalam berita besar tetap terjaga rapat meski ditekan berbagai pihak? Di Indonesia, hal ini bukan sekadar janji lisan jurnalis, melainkan amanat konstitusi. Perlindungan narasumber diatur secara kokoh melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Berikut poin-poin penting yang melindungi narasumber agar tidak dikriminalisasi saat menyampaikan kebenaran:
- Hak Tolak: Benteng Identitas Narasumber
Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) UU Pers, jurnalis memiliki Hak Tolak. Ini adalah hak istimewa di mana seorang wartawan diizinkan bahkan diwajibkan oleh etik untuk tidak mengungkapkan identitas, nama, atau keberadaan narasumbernya di hadapan hukum maupun publik. Jika jurnalis berjanji menjaga anonimitas Anda, hukum melindungi jurnalis tersebut untuk tetap tutup mulut demi keamanan Anda. - Tanggung Jawab Hukum Ada pada Redaksi
Sering ada kekhawatiran bahwa narasumber akan dituntut jika isi berita memicu kontroversi. Secara hukum, setelah sebuah keterangan masuk ke dalam karya jurnalistik resmi, tanggung jawab tersebut berpindah.
Alih Tanggung Jawab: Keterangan narasumber dianggap sebagai bagian dari produk perusahaan pers.
Bukan Personal: Jika terjadi gugatan hukum, yang menghadapi meja hijau adalah perusahaan pers atau penanggung jawab redaksi, bukan narasumbernya secara pribadi.
- Kebal Terhadap Jerat UU ITE
Salah satu ancaman yang paling ditakuti adalah pasal pencemaran nama baik. Namun, hukum Indonesia telah memberikan kepastian:
Melalui Putusan Mahkamah Agung No. 646 K/Pid.Sus/2019, ditegaskan bahwa narasumber tidak dapat dikriminalisasi dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE selama informasi tersebut disampaikan melalui karya jurnalistik resmi.
Artinya, selama informasi tersebut diproses secara profesional oleh jurnalis, narasumber memiliki imunitas dari upaya kriminalisasi balik.
- Perlindungan Etis dan Privasi
Selain hukum formal, Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik mewajibkan wartawan untuk menghormati hak narasumber. Hal ini mencakup:
Menghormati permintaan anonimitas.
Menghargai kehidupan pribadi (privasi), kecuali informasi tersebut menyangkut kepentingan publik yang luas.
Kesimpulan: Mengapa Perlindungan Ini Ada?
Meskipun kata “narasumber” jarang disebut secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang, perlindungannya melekat secara otomatis pada hak jurnalis untuk mencari informasi.
Sistem ini diciptakan agar masyarakat tidak takut bersuara. Dengan adanya jaminan perlindungan identitas dan pembebasan tanggung jawab hukum personal, diharapkan kebenaran terutama terkait penyimpangan kekuasaan dapat tetap tersampaikan ke ruang publik tanpa bayang-bayang jeruji besi bagi si pemberi informasi. (Guh/Red)
