KOTA MADIUN_RADARFAKTA.COM //
Perum BULOG memperketat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul adanya dugaan penyalahgunaan oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi beras program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, BULOG melakukan penertiban serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP. Penguatan pengawasan difokuskan pada jalur penyaluran yang berpotensi mengalami penyimpangan, sekaligus memastikan seluruh mitra menjalankan tanggung jawab sesuai aturan. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program stabilisasi pangan.
Untuk memperkuat pengendalian distribusi, BULOG membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas meningkatkan pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, potensi penyalahgunaan diharapkan dapat dicegah sejak dini.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Madiun, Agung Sarianto, mengatakan, penguatan pengawasan juga dilakukan di wilayah kerja BULOG Madiun. Selama Maret hingga Oktober 2026, pihaknya telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 11.951 ton melalui berbagai saluran distribusi. Jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG dalam menjaga ketersediaan beras sekaligus mendukung stabilitas harga pangan di masyarakat.
“Selama bulan Maret sampai dengan Oktober, BULOG Madiun telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 11.951 ton. Agar penyaluran berjalan lebih optimal, perlu dilakukan pengawasan yang lebih optimal. Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran,” tegas Agung Sarianto.
Ia menambahkan, seluruh jajaran BULOG di wilayah Madiun terus didorong untuk meningkatkan pengawasan distribusi. Evaluasi juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat. Mitra penyalur diingatkan untuk mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual serta tidak menyalahgunakan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.
Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, BULOG berupaya meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi. Langkah penertiban ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional. BULOG juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.(MT/Red)
