BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Polemik penetapan pemenang lelang proyek pembangunan jembatan yang bersumber dari program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun 2026 di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, terus bergulir. Setelah Ketua Tim Pelaksana (Timlak) memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan tiadanya verifikasi berkas administrasi, kritik keras kini datang dari kalangan pegiat antikorupsi.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (LSM PIPRB), Manan, menilai carut-marut dalam proses lelang yang melibatkan tiga penyedia jasa tersebut berakar dari sikap ketertutupan panitia pelaksana di tingkat desa.
”Itu bisa terjadi dikarenakan tidak terbukanya Timlak desa tersebut. Kalau terbuka, polemik seperti itu tidak mungkin terjadi,” tegas Manan saat memberikan tanggapan kepada awak media di sekretariatnya, Jalan Kapten Rameli Lorong 5, Kelurahan Ledok Wetan, Bojonegoro, Minggu (15/11/2026).
Manan menegaskan bahwa setiap tahapan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran di Desa Drokilo semestinya dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara tertutup sangat rawan memicu praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
”Seharusnya pelaksanaan atau tata kelola apa pun di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem itu terbuka dan akuntabel. Karena bisa kami pastikan, KKN yang menjurus pada tindak pidana korupsi itu berawal karena tidak terbuka,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah desa dan jajaran Timlak setempat agar bercermin pada rekam jejak hukum yang pernah mencoreng nama Desa Drokilo sebelumnya.
”Bukankah desa tersebut eks Kadesnya sekarang ini terjerat tindak pidana korupsi APBDes tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025? Harusnya ini menjadi pelajaran berharga untuk perbaikan tata kelola, bukan malah sebaliknya,” sentil Manan.
Melihat adanya indikasi ketidakberesan sejak tahap awal penentuan pemenang tender, LSM PIPRB secara tegas mendesak agar proses lelang proyek jembatan BKKD tersebut diulang sesuai koridor regulasi pengadaan barang dan jasa di desa.
”Kami mewajibkan diadakan lelang atau tender ulang dengan cara terbuka, sehingga tidak ada lagi pihak peserta yang merasa dirugikan. Mengingat program BKKD ini menganut sistem keterbukaan, dan dengan cara terbuka praktik KKN bisa dicegah,” tandasnya.
Jika tuntutan transparansi tersebut diabaikan, Manan memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengawal proyek fisik tersebut dari hulu ke hilir.
”Kalau memang sudah ada tanda-tanda begini, kami LSM PIPRB akan menerjunkan tim untuk mengawasi secara ekstra pelaksanaan pembangunan jembatan program BKKD tahun 2026 ini di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem,” pungkasnya.
Sebelumnya, salah satu peserta tender, Kusprianto, ST, membeberkan bahwa dalam pertemuan lelang yang dihadiri CV Wira Niaga, CV Khaisar, dan CV Tumbuh Kehendak Illahi, panitia Timlak langsung mengumumkan pemenang tanpa sesi verifikasi kelengkapan dokumen administrasi maupun kualifikasi secara terbuka.
Hingga kini, Ketua Timlak Desa Drokilo, cipta Budi cahyono, belum memberikan klarifikasi resmi atas pertanyaan konfirmasi yang dilayangkan redaksi. (Guh/Red)














