BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 dari APBD Kabupaten Bojonegoro yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, disoal warga.
Pasalnya, fisik bangunan rigid beton senilai total Rp3,2 miliar lebih tersebut sudah mengalami kerusakan berupa retak-retak memanjang di sejumlah bagian, padahal usianya belum genap satu tahun.
Berdasarkan data dan pantauan di lapangan, proyek jalan beton senilai Rp3,2 miliar lebih tersebut terbagi di dua lokasi kegiatan, yakni di Dusun Cemplo (RT 01, 02, 03 / RW 05) serta Dusun Krajan (RT 03 / RW 03).
Salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan rasa kekecewaan dan keprihatinannya atas kualitas pengerjaan fisik proyek tersebut. Menurutnya, mutu bangunan dipertanyakan karena daya tahan beton terkesan sangat rapuh.
“Padahal baru dianggarkan dan dibangun tahun 2025, tapi sekarang sudah banyak yang retak-retak memanjang. Anggaran Rp3,2 miliar lebih ini uang rakyat dan nilainya tidak main-main, harusnya kualitasnya dijaga,” keluh warga tersebut kepada awak media, Minggu (25/10/2026).
Kondisi retak memanjang di dua titik lokasi tersebut memicu dugaan adanya kelalaian teknis, ketidaksesuaian spesifikasi material, hingga lemahnya pengawasan dari Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) maupun instansi terkait.
Guna menjaga perimbangan berita (cover both sides), awak media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Ketua Timlak Desa Kedungadem yang juga menjabat sebagai Kasun, Agus.
Wartawan mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait sumber material batching plant/ready mix, besaran dana sharing, rincian total anggaran fisik, hingga persentase keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan tersebut.
Namun, hingga berita ini diturunkan pada Minggu (25/10/2026), Ketua Timlak Agus belum memberikan jawaban maupun keterangan resmi terkait temuan retak fisik proyek BKKD bernilai fantastis tersebut.
Masyarakat berharap pihak dinas terkait, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan mutu, uji petik/sampling beton, dan pengawasan ketat agar keuangan daerah yang bernilai miliaran rupiah tidak terbuang sia-sia. (Guh/Red)
