BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Polemik status kepemilikan aset tanah yang difungsikan sebagai lapangan sepak bola di Desa Duyungan, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, mencuat ke permukaan. Ahli waris pemilik tanah menegaskan bahwa lahan seluas kurang lebih 1.000 meter persegi tersebut masih berstatus Hak Milik (SHM) atas nama orang tua mereka yang telah meninggal dunia.
Berdasarkan keterangan dari pihak ahli waris berinisial IN, tanah tersebut hingga kini dokumen hukumnya masih berada di tangan pihak lain karena digadaikan.
”Tanah lapangan tersebut milik bapak saya mas, sertifikatnya sekarang masih di koperasi. Kalau luas tanahnya sekitar seribu meter persegi,” ungkap ahli waris saat memberikan keterangan, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menambahkan bahwa pihak Pemerintah Desa Duyungan melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Y inisial sempat mendatangi pihak keluarga untuk membicarakan penyelesaian lahan tersebut. Namun, penawaran harga ganti rugi yang diajukan dinilai tidak sebanding dan ditolak oleh pihak keluarga.
”Kemarin Sekdes Y kesini, mau ditawar lima juta, sama ibu tidak boleh. Terus dinaikan sepuluh juta,” tambahnya.
Menanggapi persoalan ini, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Duyungan, Kecamatan Sukosewu, H M. solikin pada Sabtu (15/11/2026).
Konfirmasi dilayangkan terkait kejelasan status hukum tanah lapangan yang diduga masih hak milik warga, serta apakah pihak desa memiliki niat untuk melakukan ganti rugi atau proses balik nama menjadi aset desa.
Kepala Desa Duyungan menyarankan agar persoalan ini dibahas secara langsung di kantor desa mengingat kompleksitas masalahnya.
”Besok ketemu aja di balai desa, ceritanya panjang. Yang lebih tahu Pak Sekdes sama Kasun,” ungkap Kades, Minggu (15/11/2026).
Ketika disinggung mengenai perizinan publikasi pemberitaan, Kepala Desa meminta agar media melakukan klarifikasi terlebih dahulu guna menghindari kesalahpahaman informasi. Ia juga memberikan keterangan tambahan mengenai sejarah status lahan tersebut.
”Kalau mau naikan berita, klarifikasi ceritanya dulu, monggo klarifikasi dulu di kantor biar tahu ceritanya, tidak asal menaikkan berita. Dulu sudah ditukar guling, tapi yang milik desa sudah dijual sama pemilik,” pungkasnya.
Ditinjau dari hukum agraria dan administrasi pemerintahan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria / UUPA), sengketa antara warga pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pemerintah desa ini perlu dilihat dari beberapa sudut pandang hukum:
Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik (SHM):
Berdasarkan Pasal 19 UUPA jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah alat pembuktian yang kuat yang mencakup data fisik dan data yuridis. Selama sertifikat tersebut belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabut melalui mekanisme hukum yang sah, maka pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat (atau ahli waris sahnya) di mata hukum adalah pemilik sah atas tanah tersebut.
Fakta bahwa sertifikat saat ini berada di koperasi (dijaminkan) tidak serta-merta menghilangkan status kepemilikan hukum (alas hak) dari ahli waris, melainkan hanya membebani hak tanggungan atau jaminan utang.
Prosedur Pelepasan atau Tukar Guling (Tewas/Ruwil / Tukar Menukar Aset Desa):
Kepala desa menyebutkan bahwa lahan tersebut “dulu sudah ditukar guling”. Dalam hukum administrasi negara dan pengelolaan aset desa (merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa), pelepasan atau tukar menukar aset desa maupun tanah milik warga yang dijadikan fasilitas umum wajib melalui prosedur formal yang ketat.
Proses tukar guling aset desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati/Wali Kota, melalui musyawarah desa, serta dituangkan dalam Berita Acara dan Akta Pelepasan Hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/Notaris) atau Camat. Jika klaim “tukar guling” masa lalu hanya dilakukan secara lisan atau tanpa administrasi hukum pertanahan yang sah, maka secara yuridis formal peralihan hak tersebut lemah dan cacat hukum.
Penyelesaian Sengketa:
Klaim vs. Pembuktian: Pihak desa harus dapat menunjukkan dokumen tertulis yang sah mengenai proses tukar guling yang dimaksud (apakah ada akta pelepasan hak, izin bupati, dan bukti penggantian tanah desa).
Sebaliknya, ahli waris memegang bukti yuridis berupa SHM.
Jalur Non-Litigasi dan Litigasi: Mengingat Kades membuka ruang musyawarah di balai desa, langkah mediasi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro dan unsur Muspika (Camat/Polsek/Koramil) sangat diperlukan untuk mencocokkan warkah tanah (warkah BPN). Jika musyawarah menemui jalan buntu, penyelesaian akhir dapat ditempuh melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan status kepemilikan dan ganti rugi yang adil. (Guh/Red)












