Utama  

Telan Dana Desa Rp27 Juta, Proyek JUT di Tinumpuk Purwosari Dikerjakan Tanpa Perlengkapan APD

Oplus_131072

BOJONEGORO_RADARFAKTA.COM // Standar keselamatan kerja dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang bersumber dari uang rakyat kembali dipertanyakan. Proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di RT 04 RW 02, Desa Tinumpuk, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, disorot tajam setelah terungkap para pekerja di lapangan mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akibat tiada alokasi anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD).

Berdasarkan Foto di Instagram laman resmi milik desa tinumpuk para pekerja tampak berjibaku merampungkan proyek tanpa mengenakan pengaman dasar yang memadai. Padahal, aspek K3 merupakan instrumen wajib yang mutlak diterapkan dalam setiap kegiatan konstruksi, tak terkecuali proyek fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Oplus_131072

Saat dikonfirmasi pada Senin (16/11/2026), Kepala Desa Tinumpuk, Khosim, S.Kep., membenarkan bahwa proyek tersebut tengah berjalan. Namun, ia tidak menampik absennya anggaran perlengkapan pelindung kerja tersebut. Secara blak-blakan, Khosim mengakui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek JUT senilai puluhan juta rupiah itu memang tidak menyertakan pos untuk APD.

“Untuk RAB APD tidak ada. Anggaran DD Rp27 juta belum pajak,” ujar Khosim saat memberikan keterangan, merinci total pagu anggaran untuk proyek dengan volume panjang 45 meter dan lebar 1,5 meter tersebut.

Ketika disinggung mengenai spesifikasi teknis material dasar yang digunakan apakah memakai pedel atau pasir kasar serta kejelasan RAB, Khosim mengeklaim bahwa proyek tersebut sudah berjalan sesuai koridor setelah dirinya berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak). Ia menegaskan bahwa dalam penyusunan RAB, proyek tersebut tidak menggunakan material pedel atau batu kapur.

“Iya, tak konfirmasi mengenai anggaran dan RAB-nya, Pak. Menggunakan pedel apa pasir kasar, setelah konfirmasi dengan timlak, pekerjaan dalam proses,” jelasnya.

Khosim juga memastikan bahwa RAB tersebut tidak menggunakan pedel/batu kapur, seraya mempersilakan awak media untuk menaikkan temuan pemberitaan tersebut.

“Monggo pekerjaan dalam proses, sudah sesuai dan anggaran. Ini saya konfirmasi dengan timlak,” tandasnya.

Pernyataan Kades Tinumpuk yang menyebutkan bahwa “RAB APD tidak ada” memicu tanda tanya besar terkait kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

Padahal, kewajiban penerapan prinsip K3 dalam pelaksanaan pembangunan desa telah diatur secara tegas dalam berbagai produk hukum positif di Indonesia.

Secara regulatif, pelaksanaan pekerjaan konstruksi di tingkat desa yang dibiayai oleh keuangan negara wajib merujuk pada prinsip-prinsip keselamatan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Aturan ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, serta regulasi turunan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan pedoman teknis pengelolaan Dana Desa yang mewajibkan penyediaan fasilitas perlindungan diri bagi tenaga kerja konstruksi swakelola.

Mengabaikan komponen APD dalam RAB proyek fisik dinilai mencederai prinsip dasar perlindungan keselamatan jiwa pekerja dan berpotensi melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) pengerjaan infrastruktur publik.

Publik dan pegiat transparansi anggaran kini menanti ketegasan serta evaluasi dari pihak berwenang agar pelaksanaan proyek yang menyedot uang negara tetap menjunjung tinggi aspek keselamatan dan akuntabilitas. (Guh/Red)

Deskripsi gambar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Deskripsi gambar