Bojonegoro-Radarfakta. BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro menggelar kegiatan Media Gathering bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada Senin (30/6/2025) di Siangapore Resto, Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan media dalam menyosialisasikan program perlindungan ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.

Mengusung tema “Bersinergi Membangun UCJ di Bojonegoro”, kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 50 insan pers lokal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro, Acara dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

Baca Lainnya :

• LSM PIPRB desak satpol PP dan Kominfo Bojonegoro tertibkan kabel fiber optik (FO) ilegal 0
• Malam 1 Suro, Polres Bojonegoro Kerahkan Kekuatan Penuh untuk Jaga Kamtibmas0
• Diduga PT Eka mas republik belum berizin terkait pemasangan kabel di jalan kabupaten0
• pemdes kapas kecamatan kapas adakan sedekah bumi dengan hiburan Langen tayub.0
• Diduga tak kantongi surat lengkap truck tangki milik PT lautan dewa energy bebas beroperasi 0

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Fadilah Utami, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya keterlibatan media dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal dan sektor non-formal.

“Perkenalkan, saya Fadilah Utami, baru bertugas di Bojonegoro sejak Februari 2025. Walaupun agak terlambat bertemu dengan rekan-rekan media, saya sangat senang bisa berada di sini dan bertatap muka langsung dengan Anda semua,” ujarnya.

Fadilah juga menjelaskan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan kepada 157.058 pekerja di Kabupaten Bojonegoro, melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Penjelasan teknis mengenai program tersebut turut disampaikan oleh tim pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro.

Selain itu, ia juga menyinggung program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sempat disalurkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya bertugas melakukan filtering awal sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015. Keputusan akhir penerima bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui verifikasi lanjutan di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Sebagian besar bantuan sudah dicairkan, dan sebagian lainnya masih dalam proses dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Heri Widodo, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara media dan lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

Acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas strategi publikasi serta langkah konkret untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di wilayah Bojonegoro. (Guh/red)