Trenggalek,Radarfakta - Fraksi-Fraksi DPRD Kabupeten Trenggalek melakukan pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2025. Kritik dan saran disampaikan masing-masing fraksi melalui pandangan umum mereka secara tertulis kepada eksekutif dalam sidang paripurna yang digelar, Senin(28/7).

Dalam agenda tersebut masing-masing fraksi bersepakat menyampaikan pandangan umumnya secara tertulis agar pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2025 ini bisa berjalan fektif dan efisien. Mengingat memang waktu pembahasan yang tersedia cukup pendek agar perubahan anggaran nantinya bisa dilaksanakan secepatnya.

Baca Lainnya :

• Dalam Rangka Hari Koperasi Nasional Ke 78 Komidag Trenggalek Adakan Jalan Sehat0
• Drs. Suparni, MM Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung0
• DPRD Trenggalek Menyetujui Ranperda Perubahan SOTK0
• Pabrik Mainan Anak di Lengkong Nganjuk Diduga Beroperasi Tanpa Izin, Warga Khawatir0
• Dua LSM Laporkan Kades Genjeng ke Kejaksaan Nganjuk, Diduga Ubah Tanah Pengairan Jadi Rumah Pribadi0

Meski secara tertulis, diharapkan oleh masing-masing fraksi, eksekutif dapat mencermati pertanyaan masing-masing fraksi dengan baik dan menjawab pertanyaan ini secara tertulis secepatnya. 

Mewakili  Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara menjawab pertanyaan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan berikutnya. "Alhamdulillah Paripurna hari ini berlangsung lancar. Kita menunggu nanti jawaban dari TAPD, dari eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD. Sesuai kesepakatan tadi besok harus selesai, agar besok lusa bisa diparipurnakan dengan baik," tandasnya.

Doding Rahmadi, Ketua DPRD Trenggalek menambahkan, "paripurna hari ini adalah pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap perubahan APBD 2025. Jadi karena disampaikan tertulis, tadi saya buka sedikit beberapa pertanyaan yang fundamental terkait dengan berapa total efisiensi kita yang sebenarnya untuk tahun ini karena ada kebijakan efisiensi dari pusat," jelasnya.

Bagaimana pinjaman dari PEN itu bisa menutup kegiatan kegiatan yang tertunda akibat efisiensi. Selain itu juga pertanyaan mengenai bagamana caranya kita meningkatkan pendapatan. Kemudian juga terkait dengan pengangkatan PPPK, apakah rahun ini bisa dan sebagainya. Kita nanti ada final efisiensinya sekitar Rp. 48 miliar," imbuh politisi PDIP itu.

Jadi akhirnya kita terpotong sebanyak Rp. 48 miliar, walaupun yang diefisiensi lebih dari itu. Kemarin ada Rp. 54 miliar atau berapa, akan tetapi akhirnya ditutup oleh pinjaman dan sebagainya. 

Setelah ini akan ada jawaban oleh Pak Bupati,  pada tanggal 30 Juli nanti. Setelah itu nanti akan kita fokuskan lagi di komisi-komisi, kemudian kita paripurnakan. "Targetnya selesai pembahasan pada tanggal 6 Agustus 2025 nanti," tandas Ketua DPRD Trenggalek.

(Tier)